Ini Alasan Luhut Tolak Impor KRL Bekas Jepang

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah memutuskan untuk tidak mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Alasan penolakan impor tersebut lantaran dianggap melanggar aturan yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Serta, tidak mendapat restu dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Kita sudah rapatkan mengenai ini, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar aturan, satu soal perpres tersebut, aturan di Kemenperin dan aturan di Kemenhub," jelas Luhut di Jakarta, Kamis (22/6).

Baca juga: KRL Tertemper Angkot di Perlintasan Liar, Jadwal Relasi Bogor Terganggu

Keputusan peniadaan impor KRL bekas telah dibahas Luhut bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenperin, PT Kereta Api Indonesia (KAI), anak usaha PT KAI yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan pihak-pihak terkait lainnya beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, pemerintah tidak berdiam diri dan berupaya memenuhi kebutuhan penumpang kereta di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jodetabek). Luhut memerintahkan PT KCI untuk mengambil opsi impor gerbong kereta baru. Namun, tidak dijelaskan rinci impor kereta baru tersebut berasal dari negara mana.

Baca juga: Minggu Depan, Luhut akan Putuskan Nasib Impor KRL

"Kita memang harus mengimpor barang baru itu sebanyak tiga gerbong kereta untuk menutupi kekurangan (kereta) yang ada," ucapnya.

Impor kereta baru tersebut dibutuhkan karena PT KCI baru bisa mengoperasikan kereta baru dari PT Industri Kereta Api (Inka) sebanyak 16 gerbong di 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun.

"Kami juga akan refurbish rangkaian yang sudah ada di Indonesia, dan itu bisa digunakan. Para ahli sudah memaparkan termasuk kendala-kendalanya," pungkasnya. (Z-10)