Satu Tahun Menjabat, Menteri Hadi Fokus Wujudkan Program Prioritas Jokowi

PRESIDEN  Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni pada 15 Juni 2022. Setahun berselang, duet Hadi dan Raja Juli telah menetapkan tiga kebijakan prioritas dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Tanggul Penahan Banjir DKI Jakarta

“Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia," tulis Hadi lewat akun Instagramnya dikutip Jumat (16/6)

Bertemakan “Untuk Rakyat, Untuk Indonesia” Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selaras dengan arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik.

Baca juga: Pengadaan Tanah di IKN Ditargetkan Rampung Bulan Ini

Tiga kebijakan prioritas itu diantaranya melakukan akselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

PTSL merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan  500 ribu sertifikat per tahun. Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertipikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertifikat per tahun.

Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang dimana 85,8 diantaranya telah bersertipikat. Capaian ini telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai 5.574 Triliun rupiah yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.

Kekompakan Hadi dan Raja Juli juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yang mana nilainya setara dengan Rp1,08 triliun.

Komitmen kebijakan untuk rakyat juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh kaum marjinal di berbagai wilayah di Indonesia seperti dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.

Keberhasilan tersebut dijadikan pola kebijakan oleh Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN sehingga mendatangkan keberhasilan-keberhasilan yang lain seperti sebanyak 1.160 rakyat Wonorejo, Blora yang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka diami sejak 1947.

Konflik lainnya seperti di Desa Sodong, Pemalang, Desa Ongkaw, MInahasa Selatan, Desa Tambaksari, Pasuruan, atau para dosen Universitas Hasanudin akhirnya dapat bernafas lega atas kepastian hukum tanahnya yang harus mereka tunggu selama 40 tahun lamanya.

Kepemimpinan Menteri Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni yang persuasif disertai wibawa politik dalam komunikasinya juga membawa percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pengadaan tanah peruntukan dermaga logistik, fasilitas Bendungan Sepaku-Semoi, instalasi pengolahan air limbah, tempat pengolahan sampah dan lain-lain. Dari 12 paket pengadaan tanah di IKN, 6 paket telah berhasil diselesaikan. Sisa paket lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Memasuki tahun kedua, Menteri Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni percaya bahwa dengan komitmen kebijakan untuk rakyat yang diiringi oleh dedikasi para jajaran Kementerian ATR/BPN akan membawa kebijakan tata ruang dan pertanahan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat. (H-3)