Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman terus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman mengoptimalkan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan kerjanya.
Hal ini dilakukan rangka meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan aplikasi JMO yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Dirut BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kemungkinan Pembangunan Rusunawa
"Pasalnya masih banyak program yang mungkin belum diketahui masyarakat serta fitur dalam penggunaan aplikasi JMO." kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman, Suhuri dalam keterangan pers, Rabu (31/5).
Melalui kegiatan sosialisasi juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai fitur dan manfaat aplikasi JMO kepada peserta dan perusahaan yang terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan.
Edukasi dan Sosialisasi
Kegiatan edukasi dan sosialisasikan teleh dilaksanakan baru-baru ini dan berjalan dengan lancar.
Baca juga: Semua Pekerjaan Miliki Risiko, BPJS Berharap Anggota FKDM Ikut Program Jamsostek
Dalam kegiatan sosialiasi, para pekerja yang telah menjadi peserta program Jamsotek mendapat banyak informasi tentang manfaat JMO.
Manfaat dengan menggunakan aplikasi di antaranya untuk pengajuan klaim, cek saldo, cetak kartu digital dan informasi seputar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Sudirman, Suhuri mengatakan, masih banyak peserta BPJS ketenagakerjaan yang belum mengetahui tentang aplikasi JMO untuk kemudahan peserta BPJS ketenagakerjaan itu sendiri.
"Maka dengan sosialisasi diharapkan para peserta dapat mengetahui manfaat yang ada pada aplikasi JMO seperti informasi saldo, klaim JHT, layanan kantor cabang, hingga pelaporan kecelakaan kerja," katanya.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Nobu Kerja Sama Sejahterakan Penerima KUR
JMO merupakan aplikasi seluler dengan fitur lengkap. Peserta dapat menginstal atau mengunduh aplikasi JMO pada handphone berbasis android di Playstore dan IOS di Appstore.
Pada aplikasi JMO, peserta juga bisa mengajukan klaim JHT secara online. Klaim JHT lewat aplikasi ini bagi peserta dengan saldo maksimal Rp10 juta.
"Dengan adanya fitur tersebut peserta lebih mudah melakukan klaim kapanpun dan di manapun," katanya. (RO/S-4)
APLIKASI penunjuk jalan besutan Google yakni Google Maps kini menghadirkan dua fitur baru yang semakin memudahkan navigasi pengguna.
Bagaimana solusinya? Berikut langkah-langkah agar laptop kita berlari kencang.
Live streaming memberikan berbagai manfaat keterlibatan, termasuk interaksi secara real time dan kesempatan untuk terhubung dengan audien.
Merchant yang menggunakan QRIS sebanyak 31,6 juta. Meskipun demikian, adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan.
Google telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan layanan pemendek URL Goo.gl mulai 23 Agustus 2024.
Pengguna WhatsApp terkadang menghadapi masalah dengan pesan yang hilang atau terhapus secara otomatis.
Pendaftaran calon anggota Komite telah dibuka sejak 7 Juni 2024 sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 24.00 WIB.
KPI membenarkan mendorong adanya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
Melalui platform digital, konsumen dapat mengakses informasi terkait produk, melakukan konsultasi online gratis, serta membeli dengan cepat dan mudah.
Saat ini, DPR RI sedang merancang revisi UU Penyiaran yang diusulkan pada 2 Oktober 2023. Berdasarkan draft tersebut, perluasan definisi penyiaran.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).
OJK mencatat bahwa terdapat total Rp1.290 triliun pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi oleh sektor jasa keuangan pada 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved