Bupati Lamongan Ajak Aparatur Pemerintah Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

SETELAH menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) Tahun 2022 di Kantor Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur Sidoarjo pada Kamis (25/5), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak seluruh Aparatur Pemerintahan untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Hal ini dikatakan beliau sebagaimana yang telah dipesankan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Anggota III BPK / Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III Achsanul Qosasi.

"Tidak ada yang laporannya sempurna 100%, tentu masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan setiap pemerintah daerah, dan ini harus ditindaklanjuti untuk kedepannya lebih baik lagi. Tadi Bu Gubernur menekankan untuk jangan lupa menindaklanjuti rekomendasi. Pak Achsanul Qosasi juga, beliau mengatakan bahwa tindak lanjut ini merupakan mahkota dalam BPK, yang mana semakin bagus tindak lanjut berarti semakin baik pula prestasi kinerja pimpinan daerah," tutur Yuhronur.

Selain itu, Ia juga mengajak untuk saling mengingatkan, merangkul, juga berusaha memperbaiki semua yang berhubungan dengan segala bentuk tanggungjawab administrasi pemerintah. Selain itu terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, juga integritas sebagaimana pesan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi.

Baca juga: BPK Serahkan LHP Pertama OIKN di Titik Nol Nusantara

"Sama seperti Pak Karyadi yang meminta kami (Bupati/Walikota) untuk mengawasi, merangkul, dam memperbaiki setiap kekurangan, saya juga meminta agar kita semua terutama aparatur pemerintahan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki apa saja yang dirasa butuh diperbaiki. Meng-upgrade kapasitas diri, kompetensi, integritas, dan ini harus dilakukan setiap bulan atau minimal setiap periode lah," imbuhnya.

Menerima Opini BPK dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian kali ini, menambah daftar prestasi keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam mempertahankan predikat tersebut selama 7 kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa tekad Pemkab Lamongan untuk dapat meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang akuntabel dan transparan sangalah kuat.

"Saya berharap raihan Opini WTP yang ke-7 ini, akan mendorong pemerintah Lamongan untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui tata kelola yang baik, bonus yang kita peroleh tidak hanya mampu mempertahankan Opini WTP, tapi juga masyarakat yang sejahtera," pungkasnya.. (RO/S-3)