Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONDISI geopolitik dan perekonomian dunia saat ini tengah mengoreksi perkembangan globalisasi. Ketidakpastian yang tinggi bakal banyak memberikan perubahan terhadap struktur perekonomian dunia.
Demikian dikatakan ekonom sekaligus Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Indikator Ekonomi Indonesia Q1 dan Masa Depan USD secara daring pada Rabu (10/5).
Menurut dia, dalam beberapa tahun mendatang banyak negara maju yang mengalami kemunduran. Sementara negara-negara berkembang, utamanya di Asia bakal memimpin perputaran ekonomi dunia.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5% Tahun Ini
"Yang terjadi hari ini adalah koreksi besar atas globalisasi, di mana akan ada polarisasi di mana Amerika Serikat tidak dianggap lagi sebagai pusat perekonomian global karena ada sebuah kekeroposan fundamen ekonomi di sana," kata Prasetyantoko.
"Tampaknya negara-negara maju itu sedang pelan-pelan berangkat ke dinamika berbeda dari sebelumnya, mereka pelan-pelan akan menjadi negara yang kurang maju. Ada beberapa indikator yang menunjukkan dalam 10-15 tahun lagi mereka tidak akan menjadi negara yang semaju sekarang. Asia punya peluang untuk menjadi episentrum," lanjutnya.
Baca juga: Inggris Sebut Rusia dan Tiongkok Bikin Dunia Kacau dan Pecah Belah
Peluang itu dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Upaya untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) juga potensial terjadi asalkan Indonesia cermat mengambil langkah.
Prasetyantoko menyampaikan, dari kajian yang telah dilakukan, Indonesia perlu untuk melihat dan mempreteli faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu menurutnya menjadi kunci penting yang perlu dilakukan dan dipertajam oleh pemerintah.
Sedianya Indonesia telah menemukan sumber penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu berasal dari regulasi yang berbelit dan kerap menyumbat masuknya investasi ke Tanah Air. Karena itu, menurut Prasetyantoko, penerbitan Undang Undang Cipta Kerja dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan patut diapresiasi.
Hanya, dua aturan sapu jagat itu tak serta merta menandakan Indonesia telah menuntaskan pekerjaan rumahnya. Konsistensi diperlukan untuk memastikan aturan yang ada di dalam UU tersebut terlaksana melalui beragam peraturan turunannya.
"Ini menjadi PR untuk membangun kelembagaan yang kokoh. UU turunannya itu harus jelas, aturan pemerintah atau peraturan menteri itu mesti sinkron, karena sering tidak sinkron. ini PR kita bersama bahwa kita masih punya pekerjaan besar untuk membangun kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan," jelas Prasetyantoko.
Sementara itu, Direktur Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, hal paling dekat yang dapat dilakukan Indonesia untuk menggapai peluang kemajuan ekonomi adalah menjaga stabilitas dan memanfaatkan momentum tahun politik di 2024.
Kehadiran tahun politik kerap mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih di tahun depan pemilihan dilakukan sebanyak tiga kali. Hal itu diprediksi bakal memompa konsumsi rumah tangga untuk tumbuh lebih tinggi.
Itu hanya dapat terealisasi bila stabilitas dapat dijaga. Tanpa adanya stabilitas, kata Berly, konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan tumbuh justru akan melambat karena meningkatnya kekhawatiran publik. Memastikan stabilitas juga bakal berdampak pada investasi di Tanah Air.
"Jadi itu penting untuk menata bagaimana agar kita bisa mendapatkan banyak investasi di tahun berikutnya, sehingga Indonesia bisa mendapat manfaat perekonomian yang optimal. Apalagi kita masih dalam masa merasakan bonus demografi," pungkas Berly. (Mir/Z-7)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved