Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengajak investor berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, setelah Hari Raya Idul Fitri.
"Jadi tujuannya beliau akan segera mengumpulkan potensial investor yang ingin berinvestasi di IKN. Gunanya apa peta itu? supaya beliau ditanya kalau ada investor yang mau membangun hotel, di mana itu lokasinya," ujar Basuki seusai rapat mengenai RDTR IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4).
Pemerintah, imbuhnya, saat ini tengah mendetilkan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan ditargetkan selesai dalam dua pekan.
Baca juga : Rakyat Diajak Pilih Logo Ibu Kota Nusantara, Berhadiah Motor Listrik
Dalam peta peminatan dan potensi investasi milik Kementerian PUPR, terdapat lahan investasi hunian dan campuran, potensi investasi kesehatan,
Korean Land dan Housing, lahan potensi pusat pendidikan dan lain-lain. Basuki menjelaskan bahwa presiden meminta agar investor membeli tanah di IKN, bukan sewa. Beberapa investasi yang akan masuk, terang Basuki, sekolah antara lain Al-Azhar, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Jakarta International School (JIS). "Pasti dengan standar-standar yang lebih baik," ujar Basuki.
Baca juga : Pemerintah Terbitkan PP No 12 Tahun 2023 untuk Memudahkan Penanaman Modal di IKN
Saat ini, Basuki mengatakan progres pembangunan fisik di IKN sebesar 24,5%. Itu mencangkup pembangunan kantor presiden, istana presiden, kantor menko, perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, dan bendungan. Ia mengungkapkan terdapat 33 kontrak pembangunan yang ada saat ini.
"Termasuk pipa, sampah air minum yang kita mulai," terangnya.
Meskipun sudah ada potensi investasi yang dipetakan dalam RDTR, Basuki mengatakan belum ada peletakan batu pertama atau ground breaking. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penyelesaian peta RDTR sekaligus pembangunan fisik gedung-gedung pemerintahan agar investor dapat langsung membeli tanah.
"Kalau beli kan sudah bisa pasang akan dibangun ini, tujuannya mempercepat itu. Supaya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semua. Kalau sudah ada swasta yang masuk mudah-mudahan memberikan optimisme yang lebih pada investor lain," terang Basuki.
Sejumlah negara yakni Jepang dan Korea, imbuhnya, tertarik untuk berivenstasi. Hanya saja pembangunannya, kata dia, tidak sekaligus. Karenanya, Basuki mengatakan Otorita IKN harus siap apabila investor masuk. Pasalnya pengelolaan IKN telah menjadi kewenangan Otorita.
"Ada yang ingin hunian, ada yang pengen lapangan golf. Ada letter of intent bangun lapangan golf. Memang baru letter of intent semua kita harus siap. Terutama otorita kalau ada orang yang ingin beli tanahnya, dia harus siap karena semua sudah diberikan kewenangannya di otorita," paparnya. (Z-4)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved