Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah tidak untuk menjatuhkan harga di tingkat petani, melainkan impor beras tersebut dilakukan dengan langkah secara terukur.
"Meskipun harus melaksanakan impor beras, namun harga beras di tingkat petani hingga saat ini masih terus membaik," ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (3/4).
Arief menjelaskan, hingga Februari 2023, telah masuk sebanyak 492.863 ton beras dari berbagai negara ke Indonesia. Hal Ini merupakan bentuk penugasan pemerintah kepada Perum Bulog pada tahun 2022 untuk melaksanakan pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca juga: Kebijakan Impor Beras Dinilai Kontraproduktif
Bulog sendiri mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, hingga Myanmar sekitar 500 ribu ton pada tahun lalu. Realisasi kedatangannya pun dikejar hingga Februari 2023 dan mencapai 98,5 persen atau 492.863 ton.
"Importasi ini juga dilakukan secara terukur. Tentunya, tidak membabi buta untuk menjatuhkan harga di tingkat petani," tuturnya.
Baca juga: Penen Raya Kok Impor, Pengamat Minta Bulog Evaluasi Keputusan Impor Beras 2 Juta Ton
Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa stok beras Bulog per 31 Maret 2023 mencapai 245.223 ton. Dengan 95,29 persennya merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 4,71 persen lainnya merupakan stok komersil.
Secara rinci, CBP tersebut berasal dari pengadaan dalam negeri dengan jumlah 52.003 ton, lalu hasil diolah kembali (repros) sebanyak 588 ton, dari luar negeri sebanyak 168.087 ton dan dari pengalihan dalam negeri 12.983 ton.
Selain itu, terkait harga beras yang masih mahal, Arief menegaskan bahwa produksi beras sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023 masih di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat yang menyebabkan terjadinya defisit.
Kemudian produksi pada Februari 2023 yang di proyeksikan produksi beras mencapai 2,86 juta ton namun terkoreksi 820 ribu ton akibat banjir dan gagal panen di beberapa wilayah.
Ia mengatakan, total jumlah produksi pada Januari hingga April 2023, diproyeksikan mencapai 13,37 juta ton dengan total konsumsi 10,15 juta ton yang berarti surplus 3,22 juta ton. Namun pada Mei 2023, diprediksi kembali terjadi defisit 430 ribu ton karena produksi beras hanya mencapai 2,11 juta ton sedangkan konsumsi mencapai 2,54 juta ton.
“Kebutuhan kita 2,5 juta sebulan, surplus sampai dengan April hanya 3,22 juta ton. Kemudian di tahun 2022, surplusnya itu hanya setengah bulan 1,34 juta, itu hanya setengah bulan. Itu kenapa harganya tinggi karena surplusnya hanya setengah bulan,” tuturnya.
(Z-9)
Tindakan cepat dari aparat penegak hukum, utamanya KPK, dinilai sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengungkapkan realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto merespons informasi kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar akibat tertahannya beras impor 490 ribu ton.
Kepastian itu disampaikan oleh Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat merespons infromasi terkait kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar.
Salah satu dampak dari biaya demurraga (denda) akibat tertahannya beras impor tersebut ialah kenaikan harga yang akan menjadi beban bagi rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menekankan pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
Kemenperin khawatir kebijakan BMAD tidak akan efektif bendung impor ubin keramik seperti halnya kebijakan BMTP.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Juni 2024 mencapai US$18,45 miliar. Angka tersebut turun 4,89% dibandingkan Mei 2024 atau naik 7,58% dibandingkan Juni 2023.
DPR cemas pemerintah gagal bendung produk impor TPT
DIREKTUR Ekonomi Celios, Nailul Huda menyatakan kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang terpukul saat ini terjadi karena adanya kelebihan pasokan di pasar domestik Tiongkok.
PENGAMAT meminta pemerintah hati-hati dalam menerapkan bea masuk 200% untuk produk-produk impor asal Tiongkok selama dikenakan pada produk-produk siap pakai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved