Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengungkapkan realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.
Dengan demikian, rencana impor yang tersisa yakni pada Juni hingga Desember 2024 masih sekitar 2,1 juta ton. Kendati begitu, ia menekankan bahwa penyerapan produksi dalam negeri akan selalu diutamakan dalam upaya penediaan stok pangan nasional.
"Tentunya realisasi impor ini disesuaikan dengan keadaan produksi dalam negeri. Artinya, kalau nanti bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, impor tidak kita lakukan," jelas Sarwo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Jakarta, Rabu (17/7).
Baca juga : Impor Beras Jutaan Ton di Awal Tahun Dianggap Tak Wajar
Sarwo Bapanas terus berupaya menyusun neraca pangan nasional dengan melibatkan kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan pangan 270 juta lebih penduduk Indonesia bisa terpenuhi.
"Dari hasil penyusunan neraca pangan khususnya beras, didapati stok awal 4,1 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri 31,5 juta ton. Angka 31,5 juta ton ini perkiraan produksi dalam negeri, kalau tidak terkena banjir, tidak terkena kekeringan, tidak terkena hama dan penyakit," jelasnya.
Sarwo menyebutkan bahwa total ketersediaan beras hingga Desember 2024 diperkirakan mencapai sekitar 39,8 juta ton. Dia menuturkan angka itu bisa tercapai apabila realisasi beras impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta
ton.
Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia dalam satu tahun tercatat sekitar 31,2 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulannya sekitar 2,6 juta ton. (Ant/Z-11)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Tindakan cepat dari aparat penegak hukum, utamanya KPK, dinilai sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat.
JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto merespons informasi kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar akibat tertahannya beras impor 490 ribu ton.
Kepastian itu disampaikan oleh Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat merespons infromasi terkait kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar.
Salah satu dampak dari biaya demurraga (denda) akibat tertahannya beras impor tersebut ialah kenaikan harga yang akan menjadi beban bagi rakyat.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menekankan pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved