Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MARKETPLACE baru, Zabetmart, hadir di industri jual beli platform online di Jakarta. Marketplace ini tidak sekadar platform bisnis, tetapi juga menjadi rumah para sociopreneur yang bertujuan membantu kehidupan sosial masyarakat.
Pendiri Zabetmart Elizabeth AM Setiaatmadia mengatakan, Zabetmart diluncurkan untuk membantu referral secara korporasi bagi para pemilik bisnis, yang tergabung di komunitas.
"Oleh karena itu partner di Zabetmart sudah terkurasi dan terpercaya serta membuka peluang reseller/dropshipper bagi masyarakat Indonesia," kata Elizabeth, melalui keterangan resmi yang diterima, Senin (27/3).
Baca juga: Inilah Cara Sukses Berjualan di Marketplace
Menurut dia semua partner di Zabetmart diberikan kesempatan untuk menjadi donatur pengadaan air bersih di berbagai pelosok Indonesia. Gerakan ini telah bekerja sama dengan Yayasan Karsa dan KOSTRAD.
"Kami mendorong lahirnya para sociopreneur baru yang membantu kehidupan sosial masyarakat. Bagaimanapun pengusaha tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial, dan dengan bisnis ini, kami juga bisa mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat," kata Elizabeth.
Baca juga: Omnichannel E-commerce Integrasikan Marketplace agar Lebih Praktis
Selama ini, Elizabeth dikenal sebagai pengusaha yang berorientasi pada tujuan sosial. Kiprahnya dalam kegiatan sosial di antaranha adalah menjadi pelopor ‘Gerakan Peduli Medis baju APD Rp55.000’.
Elizabeth dan dan komunitas garmen, memproduksi baju APD dengan harga modal dan mengelola para pengusaha garmen lainnya untuk ikut memproduksi baju APD dengan harga modal. Selanjutnya, Ia juga mengatur distribusinya ke seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di seluruh Indonesia yang membutuhkan. (Z-10)
Pendaftaran calon anggota Komite telah dibuka sejak 7 Juni 2024 sampai tanggal 27 Juni 2024 pukul 24.00 WIB.
KPI membenarkan mendorong adanya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
Melalui platform digital, konsumen dapat mengakses informasi terkait produk, melakukan konsultasi online gratis, serta membeli dengan cepat dan mudah.
Saat ini, DPR RI sedang merancang revisi UU Penyiaran yang diusulkan pada 2 Oktober 2023. Berdasarkan draft tersebut, perluasan definisi penyiaran.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).
OJK mencatat bahwa terdapat total Rp1.290 triliun pembiayaan UMKM yang belum dapat dipenuhi oleh sektor jasa keuangan pada 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved