Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, menyampaikan bantuan sosial (bansos) pangan akan diberikan kepada 21,6 juta masyarakat. Penerima bansos itu diketahui yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Non-Tunai (BLNT).
"Sudah dibahas Bapak Presiden Joko Widodo dan bantuan beras diberikan ke 21,6 juta masyarakat. (Bansos) ini akan diberikan selama tiga bulan," kata Airlangga, di acara Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Kamis (9/3).
Bansos yang akan diterima masyarakat tidak mampu berupa beras sebanyak 10 kilogram, telur ayam, dan daging ayam. Bantuan ini akan diberikan menjelang bulan puasa dari periode Maret, April, dan Mei 2023.
Baca juga: Pemprov DKI Coret Warga Pemilik Mobil dari Daftar Penerima Bansos
Untuk besaran anggaran bansos yang akan dikeluarkan pemerintah, Airlangga tidak mengurai secara rinci. Ia hanya menegaskan kementerian dan lembaga terkait tengah mempersiapkan distribusi bansos tersebut.
"Saat ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan (soal anggaran). Untuk beras akan melalui Bulog dan lainnya melalui BUMN ID Food," jelasnya.
(Z-9)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Bantuan beras pemerintah yang digulirkan bagi KPM tentu sangat membantu di tengah kondisi beras yang langka dan harga yang mahal
Mereka rela mengantri sambil hujan-hujanan sejak pagi untuk mendapatkan jatah beras gratis sebanyak 10 kilogram
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved