Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia sudah mengumpulkan Rp24,1 triliun dari kepabeanan dan cukai, atau turun 3,4% (yoy) per Januari 2023. Jumlah ini telah mencapai 8% dari target untuk seluruh tahun.
Adapun bea masuk tercatat masih tumbuh 22,6%, karena kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat, serta kinerja impor Indonesia yang masih tumbuh tinggi.
Untuk kepabeanan dan cukai, kontributor terbesar adalah cukai hasil tembakau yang masih tumbuh 4,9%. Ini karena kebijakan kenaikan cukai dan juga ada limpahan pelunasan dari cukai tahun 2022.
"Jadi pertumbuhannya mungkin harus kita perhatikan secara detail," papar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (22/2).
Baca juga: Kebangkitan Ekonomi dari Dampak Pandemi Mulai Merata
Untuk bea keluar justru turun sangat tajam sebesar minus 68,13%. Penyebabnya, harga minyak sawit (CPO) merosot sangat dalam, mengalami moderasi dan volume ekspor komoditas mineral, terutama yang tidak lagi diekspor karena kebijakan hilirisasi. Alhasil, penerimaan dari bea cukai mengalami penurunan.
"Bea masuk yang mencapai 5,1% pada Desember 2022, pertumbuhan di 2022 sebesar 44,97%. Untuk 2023, per Januari masih tumbuh 22,56%. Sebab impor barang-barang yang dibutuhkan, terutama industri manufaktur," imbuh Bendahara Negara.
Sementara, cukai hasil tembakau masih tumbuh positif 4,9%. Namun, dari sisi produksi, hasil tembakau rokok turun 1,5%. Akan tetapi, penerimaan cukai naik 4,9%, karena kenaikan tarif dan tujuan dari cukai adalah menurunkan produksi.
"Sepertinya sudah terpenuhi tujuannya. Tarif meningkat secara tertimbang 2,2%," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menkeu: 50% Alokasi Pembiayaan Investasi untuk Pembangunan Infrastruktur
Kemudian, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), juga masih menunjukkan momentum kenaikan, meski komposisinya berbeda. Dahulu, PNBP didominasi oleh sumber daya alam, sekarang sudah mulai ditunjukkan dari PNBP yang lainnya.
PNBP per Januari 2023 tercatat Rp45,9 triliun, atau naik 103% (yoy). Nominal tersebut sudah menenuhi 10,4% dari target APBN 2023. Komponennya, dari pendapatan sumber daya alam, yaitu minyak dan gas (migas) tumbuh mencapai Rp11,6 triliun.
Sedangkan yang berasal dari pendapatan nonmigas sebesar Rp14,8 triliun, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3,7 triliun. Capain itu menunjukkan kenaikan hampir lebih dari 3 kali lipat atau 300% untuk SDA yang nonmigas.
"Ini karena harga batubara dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022. PNBP lain mengalami kenaikan cukup tinggi adalah pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam bentuk deviden," terangnya.(OL-11)
Upaya penyelundupan hampir 40 ribu benih lobster di Bandara Juanda berhasil digagalkan. Pelaku gunakan modus baru dengan handuk basah, nilai mencapai Rp1 miliar.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan menyita sejumlah barang bukti.
KPKĀ sedang mengevaluasi alasan ketidakhadiran para pengusaha tersebut pada pemanggilan pertama.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved