Sebanyak 394 Pekerja Terkena PHK Dapat Klaim Program JKP BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Jakarta Sudirman telah membayarkan klaim Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari 394 orang peserta senilai Rp 760.547.555.

“Terhitung dari 1 Februari 2022 sampai saat ini, BPJS Ketenagkaerjaan Kantor Cabang Jakarta Sudirman telah membayarkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) senilai Rp 760.547.555 untuk 394 orang peserta yang mengajukan klaim akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” kata Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Sudirman, Suhuri, dalam keterangannya, Selasa (21/2).

Program JKP yang berlaku efektif pada 1 Februari 2022 ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Suhuri, sesuai dengan filosofinya program JKP bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan hingga bisa bekerja kembali.

Adapun, kata dia, manfaat uang tunai yang diberikan itu terbagi atas 45% dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Lanjutkan Kerja Sama Beri Perlindungan Pekerja

"Besarannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), dengan masa berlaku manfaat program selama enam bulan," jelasnya.

Suhuri menambahkan, selain manfaat uang tunai, pekerja juga akan mendapatkan manfaat lain, yaitu berupa informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

“Manfaat JKP ini khusus bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK dan tidak berlaku apabila peserta mengundurkan diri sendiri, cacat total tetap, dan pensiun," paparnya.

Dalam proses klaim JKP, ungkap Suhuri, peserta dapat mengaksesnya melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Selanjutnya, peserta dapat memilih menu JKP dan akan diteruskan dengan portal siap kerja.

Kemudian, peserta dapat mengajukan klaim dengan melengkapi syarat-syaratnya yaitu dengan mengajukan KTP dan keterangan PHK.

 “Syarat lainnya yaitu peserta harus memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut,” pangkas Suhuri. (RO/OL-09)