Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JELANG pelaksanaan Angkutan Lebaran 2023 yang diperkirakan pada April mendatang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melaksanakan kesiapan dari segi aspek keselamatan transportasi, yaitu uji kelaiklautan kapal penumpang di pelabuhan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menginstruksikan seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1-IV, serta Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I-III untuk melaksanakan uji kelaiklautan kapal penumpang.
"Pelaksanaan uji kelaiklautan kapal penumpang dimulai pada 8 Februari sampai 20 Maret 2023. Itu sesuai dengan pembagian penanggung jawab uji kelaiklautan kapal," ujar Arif dalam keterangannya, Rabu (15/2).
Baca juga: Menhub: Penumpang Angkutan Umum saat Nataru 2022 Naik 73,33 persen
Adapun tujuan dari pelaksanaan uji kelaiklautan kapal ialah meningkatkan pengawasan dan menerapkan ketentuan terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal. Dalam hal ini, berbentuk pemeriksaan dan pemberian sertifikasi.
Serta, menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap laporan dari Kantor UPT Ditjen Perhubungan Laut, yang memenuhi standar ketentuan sebelum diterbitkan sertifikat. Kemenhub berharap uji kelaiklautan meningkatkan keselamatan pelayaran agar mencapai road map to zero accident.
"Setelah melakukan uji kelaiklautan kapal penumpang, seluruh kantor UPT harus melaporkan kesiapan sarana angkutan laut untuk kegiatan idul fitri 1444 H tahun 2023," imbuh Arif.
Baca juga: Tren Penyusutan Surplus Dagang Diprediksi Berlanjut
Dalam laporan tersebut, harus berisi nomor registrasi kapal, nama Marine Inspector penanggung jawab dan tanggal pengujian, serta catatan pemeriksaan yang harus ditindak lanjuti.
Lalu, ketika dalam pemeriksaan uji kelaiklautan kapal ditemukan ketidaksesuaian major, akan diberikan waktu guna pemenuhan ketidaksesuaian paling lambat 10 April 2023. "Apabila hingga batas waktu belum dipenuhi, kapal dilarang beroperasi sampai rekomendasi dipenuhi," pungkasnya.
Selain itu, Arif juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kapal penumpang, hingga batas akhir posko angkutan Lebaran 2023.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terus gencar melakukan transformasi layanan dan bisnis
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Tim Basarnas menevakuasi 13 orang yang terombang-ambing di laut karena kapal mereka mati mesin.
Diharapkan danya transfer teknologi untuk menunjang dan meng-upgrade kapal-kapal yang sekarang beroprasi di Indonesia.
PARA pengusaha di Batam terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengembalikan harga tiket feri Batam-Singapura ke level yang lebih terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved