Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut Indonesia saat ini tengah dijadikan tolok ukur bagi negara-negara lain dalam upaya pembangunan ketahanan air.
Itu tidak terlepas dari agenda besar pemerintah yaitu membangun 61 bendungan dalam kurun 2014-2024. "Ini sangat diapresiasi World Water Council (WWC). Bahkan Presiden WWC bilang, bisa tidak Presiden (Joko Widodo) sebagai water messenger karena membawa isu air. Kalau bisa, (kita) telepon (Presiden Prancis Emmanuel) Macron," ujar Basuki usai mendampingi Jokowi menjamu WWC di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/2).
Nama Macron disebut dalam perbincangan lantaran saat ini Prancis dalam posisi kesulitan dalam pengembangan atau penyediaan air. "Jadi mereka mendukung sekali. Indonesia dianggap bisa menjadi leader tidak hanya di politik tapi juga di air dan ini ranah global," sambungnya.
Basuki menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara dengan lugas menyampaikan bahwa air akan menjadi elemen yang sangat penting bagi seluruh kehidupan di Bumi. Pasalnya, kini, air tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga penghasil energi yang berkelanjutan. "Itulah alasan mengapan air sekarang menjadi global problem, global crisis. Semua hal termasuk makanan dan energi itu berasal dari air. jadi memang air sebagai intinya. Itu yang kita lihat hingga akhirnya membangun 61 bendungan," tandasnya. (OL-12)
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved