Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONDISI utang Indonesia dipastikan dalam kondisi yang baik dan terukur. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peringkat yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga pemeringkat utang dan investasi internasional.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kuliah Umum Media Indonesia bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik di Kompleks Media Grup, Jakarta, Jumat (3/2).
"Rating kita dibilang positif outlook, sekarang BBB, kita akan masuk ke investment grade yang mudah-mudahan A. Itu menggambarkan bahwa dia (kondisi utang dan investasi) baik-baik saja, sustainable, kalau ugal-ugalan ya tidak mungkin positif outlook-nya," kata dia.
Diketahui, hingga akhir 2022 posisi utang Indonesia berada di angka Rp7.733,9 triliun. Dengan nilai itu, rasio utang Indonesia ialah 39,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio tersebut masih dalam posisi aman karena berada jauh di bawah ambang batas internasional maupun Undang Undang, yakni 60% terhadap PDB.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemilu itu Pesta, Bukan Perang Demokrasi
Utang tersebut berasal dari penerbitan SBN yang mencapai Rp6.846,89 triliun, setara 88,53% dari total utang pemerintah. Lalu utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp19,67 triliun dan Rp867,43 triliun sisanya berasal dari pinjaman luar negeri, setara 11,47% dari total utang.
Adapun rupiah turut mendominasi nilai utang pemerintah, yakni mencapai 70,75% dari total utang dan 29,25% sisanya merupakan utang dengan mata uang asing. "Currency-nya kita jaga antara rupiah dengan yang Forex kalau kemudian kita lihat maturitasnya atau jatuh temponya harus cukup panjang," kata Sri Mulyani.
"Makanya pemerintah makin banyak surat berharga negara yang di-issue di dalam negeri," sambungnya.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini penarikan utang yang dilakukan pemerintah juga relatif lebih aman karena bersumber dari dana masyarakat. Itu didapat melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang saat ini mayoritas investornya berasal dari dalam negeri.
"Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan utang, kita lihat sumber utangnya dari mana, masyarakat kita sekarang ingin membeli surat berharga negara," terangnya. (OL-4)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
Pembayaran bunga utang yang harus dikeluarkan pemerintah berkisar Rp498 triliun. Angka tersebut telah memperhitungkan perubahan nilai tukar rupiah.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) mendapati bahwa masyarakat pesimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengatasi persoalan utang negara yang telah menumpuk.
Dalam peraturan perundang-undangan yakni UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved