Serapan Anggaran Covid-19 pada 2022 Capai 91%

REALISASI anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 tercatat mencapai Rp414,5 triliun, atau 91% dari alokasi dana sebesar Rp455,62 triliun. Serapan anggaran itu dinilai menjadi salah satu faktor pendorong kuatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

"Inilah yang kemudian menjadi dasar dari pertumbuhan kita bisa baik, ketika kita ada di jurang itu bisa kita tahan tidak turun terlalu dalam," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1).

Angka serapan itu masih bersifat sementara lantaran belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun Suahasil memastikan gelontoran uang negara itu memberi dampak positif, baik pada penanganan kesehatan maupun perekonomian secara menyeluruh.

Pada klaster kesehatan, misalnya, penyerapan anggarannya tercatat mencapai Rp70,8 triliun. Dana itu digunakan untuk pembayaran klaim pasien covid-19 sebesar Rp29,2 triliun, 60,3 juta dosis vaksin senilai Rp4,2 triliun, dan biaya penelitian sebesar Rp207,4 miliar.

Kemudian insentif tenaga kesehatan mencapai Rp3,5 triliun. Itu diberikan kepada 721.130 tenaga kesehatan pusat serta santunan kematian yang diberikan kepada 83 tenaga kesehatan pusat. Lalu insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp3,3 triliun dan dukungan APBD untuk penanganan covid-19 di daerah senilai Rp19 triliun.

Sementara serapan anggaran di klaster perlindungan masyarakat tercatat mencapai Rp153,5 triliun. Itu digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,9 triliun kepada 20,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM sebesar Rp28,7 triliun, BLT minyak goreng sebesar Rp7 triliun kepada 23,1 juta KPM, BLT Dana Desa sebesar Rp26,9 triliun untuk 7,5 juta KPM, bantuan penyandang disabilitas, lansia senilai Rp489,3 miliar bagi 683 orang.

Berikutnya ialah program Kartu Prakerja sebesar Rp16,4 triliun untuk 5 juga peserta, Kartu Sembako sebesar Rp44,7 triliun untuk 18,8 juta KPM, dan bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan sebesar Rp1,3 triliun untuk 2,1 juta orang.

Sedangkan realisasi serapan anggaran di klaster pemulihan ekonomi tercatat mencapai Rp190,2 triliun. Itu digunakan untuk menjalankan program padat karya senilai Rp21,1 triliun dan menyerap 540 ribu tenaga kerja di 34 provinsi.

Lalu program ketahanan pangan sebesar Rp36,4 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi pada sawah seluas 47.119 hektare, dan rehabilitasi irigasi pada sawah seluas 153.333 hektare, serta pembangunan 35 unit bendungan.

Kemudian dukungan kepada UMKM sebesar Rp25,3 triliun melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp365,5 triliun untuk 7,6 juta debitur, penjaminan UMKM sebesar Rp53,1 triliun untuk 2,5 juta debitur dan penjaminan koperasi sebesar Rp5,2 triliun untuk 68 koperasi.

Berikutnya ialah insentif pajak sebesar Rp24 triliun melalui relaksasi pungutan pada industri terdampak, penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPnBM kendaraan bermotor ditanggung pemerintah, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang ditanggung oleh pemerintah.

"Ini merupakan fleksibilitas, tetapi dengan akuntabilitas yang terjaga tetap diaudit, tetap dipertanggungjawabkan, tetap dilaporkan. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa dari penanganan PEN," pungkasnya. (OL-8)