Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI), untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui QRIS (QR Code Indonesian Standard) di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen AHU Kemenkumham RI Cahyo R Muzhar menyampaikan penerimaan dari PNBP melalui Ditjen AHU terus meningkat dan mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2022 lalu.
Untuk itu Cahyo berharap pengembangan alternatif pembayaran dengan menggunakan QRIS akan semakin mempermudah masyarakat melakukan pembayaran atas berbagai layanan yang tersedia pada AHU Online. Platform daring itu melayani pembuatan perseroan perorangan yang sekarang tengah disosialisasikan oleh Ditjen AHU.
Ditjen AHU saat ini memiliki lebih dari 140 jenis layanan yang dapat diakses masyarakat secara daring melalui AHU Online. Cahyo berharap kehadiran QRIS Nobu Bank dapat mendorong pertumbuhan penerimaan PNBP melalui Ditjen AHU di tahun ini.
Di tempat sama, Direktur Utama Nobu Bank Suhaimin Johan mengapresiasi Ditjen AHU Kemenkumham atas peresmian kerja sama dalam pembayaran digital QRIS untuk pembayaran PNBP pada layanan Ditjen AHU secara online.
"Kerja sama dengan Ditjen AHU Kemenkumham RI ini menjadi tonggak penting bagi Nobu Bank dalam pengembangan dan perluasan QRIS sebagai sarana pembayaran digital, khususnya untuk pembayaran PNBP," terangnya.
Nobu Bank telah mengembangkan layanan pembayaran berbasis QRIS dengan membangun kerja sama dengan berbagai ekosistem yang berjaringan luas.
Kerja sama penyediaan QRIS sebagai alternatif metode pembayaran untuk berbagai layanan di Ditjen AHU Kemenkumham merupakan langkah inovatif dan baru. Itu diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan volume transaksi pembayaran layanan di lingkup Ditjen AHU, khususnya melalui AHU Online, terutama karena kemudahan dalam pembayaran.
Nobu Bank secara konsisten mengembangkan basis merchant QRIS secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini yang telah bekerja sama dengan Nobu Bank mencapai lebih dari 600 ribu merchant dengan frekuensi transaksi mencapai lebih dari 4 juta transaksi per bulan. (X-12)
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Disarankan penyelenggara RT/RW Net bisa bekerjasama dengan ISP resmi agar memperoleh legalitas.
PT GNI senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya positif dan komitmen nyata perusahaan yang menjunjung tinggi penerapan K3.
Bambang Suswantono menyampaikan realisasi investasi subsektor minerba sebesar US$7,46 miliar atau setara dengan Rp116,6 triliun (kurs Rp15.631) sepanjang 2023.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp117 triliun di sepanjang 2023.
DITJEN Planologi mampu menyumbang 50,1% dari total PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved