Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan data di Indonesia belum memiliki kesamaan, termasuk antara kementerian, lembaga dan daerah. Dia mencontohkan data pangan milik Bulog yang tidak sama dengan kementerian/lembaga terkait.
"Yang paling dekat kepentingan nasional soal pangan. Berarti beras kita mau tanya kenapa impor dan jaga-jaga untuk impor dan berapa produksi, lalu stok nasional yang dipegang Bulog. Datanya enggak ada yang sama. Dari tahun ke tahun kita punya persoalan seperti ini," tuturnya, Jumat (23/12).
Untuk menyelaraskan data di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam Perpres tersebut, seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, ditugaskan untuk bekerja sama menata pengelolaan data.
Baca juga: Beras Nasional Cukup, Mentan Percaya Data BPS
Menurut Suharso, mengelola data di Indonesia bukan persoalan mudah. Terdapat tantangan teknis dan nonteknis yang harus dihadapi untuk menyelaraskan data di Tanah Air.
"Dari segi teknis, data sama diproduksi oleh institusi yang berbeda, akan menghasilkan data yang berbeda. Sehingga, tidak tahu data mana yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan," pungkas Suharso.
"Sedangkan tantangan nonteknis, ego sektoral kita masih cukup besar, terutama dalam berbagi data. Sehingga, ownership data menjadi posesif. Data disimpan saja, enggak bisa dibagikan," sambungnya.
Baca juga: Bappenas dan UN Global Pulse Luncurkan Laporan Masa Depan UMKM Indonesia
Oleh karena itu, pihaknya berpendapat diperlukan sebuah standarisasi data. Baik dari segi konsep maupun metodologi, yang diterapkan dalam meta data baku dan mengacu pada kode referensi yang disepakati bersama.
Lebih lanjut, dia menekankan Portal Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi. Sebab, berfungsi sebagai market place data pemerintah yang mempertemukan supply dan demand terhadap data.
"Portal ini harusnya terhubung dengan seluruh portal data di kementerian, lembaga dan daerah. Beragam jenis data, baik statistik, spasial maupun keuangan, akan bermuara di Portal Satu Data Indonesia," tandasnya.(OL-11)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Sebagai principal, Delman menyediakan lisensi kepada SMI untuk mendistribusikan solusi kepada mitra-mitra yang terdaftar di SMI.
Peluncuran Media Center ini bertujuan untuk melakukan integrasi seluruh informasi yang ada di Unit Kerja PalmCo Regional 1 ke dalam satu wadah tertentu,
solusi itu untuk membantu mitra bisnis SAP melakukan langkah selanjutnya dalam mengintegrasikan data SAP dengan data non-SAP dari aplikasi dan platform pihak ketiga dengan mudah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved