Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI defisit anggaran dalam APBN hingga 14 Desember 2022 tercatat Rp237,7 triliun, atau 1,22% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun realisasi tersebut terbilang cukup baik, karena angka indikasi yang dipatok dalam APBN mencapai 4,5% terhadap PDB.
"Defisit ini jauh lebih kecil dari Perpres 98/2022 dan juga jauh lebih kecil dibandingkan defisit tahun lalu, yang posisi 14 Desember mencapai Rp617,4 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (20/12).
Defisit anggaran tersebut terjadi karena hingga tengah Desember 2022, pendapatan negara lebih rendah ketimbang realisasi belanja. Tercatat pendapatan negara mencapai Rp2.479,9 triliun, atau melampaui dari target sebesar Rp2.266,2 triliun.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Penerimaan Pajak Tembus 110,6% dari Target
Pendapatan negara yang melampaui target itu ditopang oleh penerimaan pajak yang juga melampaui target. Tercatat penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 tercatat mencapai Rp1.634,36 triliun, atau 110,6% dari target yang ada di dalam APBN 2022 sebesar Rp1.485 triliun.
Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp293,1 triliun dari target yang sebesar Rp299 triliun. Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,1 triliun, melampaui target di APBN sebesar Rp481,6 triliun.
"Penerimaan semuanya mengalami kenaikan double digit tinggi sekali, di atas penerimaan tahun lalu yang sudah tumbuh double digit di atas 20%," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini adalah cerita konsolidasi dari APBN yang mendapatkan dukungan dari pemulihan ekonomi yang sangat tinggi. Artinya, APBN bekerja keras memulihkan ekonomi dan pemulihan ekonomi mendukung kesehatan dari APBN," imbuhnya.
Baca juga: Tahun Ini, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Lebih Baik dari Banyak Negara
Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun. Oleh karena itu, masih ada sisa dana belanja sekitar Rp388,8 triliun yang masih bisa dibelanjakan.
Realisasi belanja negara itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp954,4 triliun, atau 100,9% terhadap APBN. Kemudian, belanja non-K/L tercatat mencapai Rp1.013,5 triliun, atau 74,7% dari alokasi yang ada di APBN 2022.
Realisasi belanja negara tersebut juga berasal dari transfer dana ke daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp749,7 triliun, atau 93,2% dari alokasi APBN 2022. Ani memastikan bahwa TKD tersebut akan terealisasi secara penuh pada akhir tahun ini.(OL-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Dengan pemotongan dan penghematan di sana sini, katanya, pemerintah memastikan defisit APBN bisa dijaga di sekitar 2,9%.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
KENAIKAN harga minyak dunia dinilai berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved