Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH pihak optimistis sektor perumahan kian menjanjikan pada 2023 mendatang. Masuknya Indonesia ke dalam tujuh negara atau 29,2% negara dengan pertumbuhan ekonomi baik di antara negara-negara lain diyakini menjadi salah satu faktor pendorongnya.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyampaikan, walaupun tetap diperlukan kewaspadaan menjelang memasuki 2023, optimisme tetap harus dibangun. Ada beberapa indikasi positif yang bisa memacu semangat untuk terus mendorong industri perumahan pada 2023.
Yang pertama, kata dia, secara year to date, dari 24 negara di dunia yang telah mengeluarkan data GDP Q-3-2022, terdapat 15 negara atau 62,5% mengalami perlambatan ekonomi dan dua negara (8,3%) stagnan.
"Hanya tujuh negara 29,2% yang mengalami pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia,” ungkap Adi dalam diskusi Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan 2023, Senin (19/12).
Kedua, lanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga bank sentral Indonesia relatif moderat, yakni sebesar 175 bps, jika dibandingkan dengan negara lain. Itu menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dipadukan dengan kebijakan fiskal yang terukur efektif untuk meredam peningkatan inflasi lebih lanjut.
Adi menjelaskan, dalam data BPS, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 mencapai 5,72% secara tahunan dan tumbuh 1,81% secara kuartalan. Ini merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia relatif kuat dalam menahan tekanan inflasi.
"Secara fundamental Indonesia mengalami surplus perdagangan 30 bulan berturut-turut karena berkah komoditas yang diikuti dengan kombinasi bauran kebijakan moneter sehingga penyesuaian tingkat bunga tidak agresif dibandingkan dengan negara-negara lain,” jelas Adi
Berbagai bauran kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah mulai dari peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM), peningkatan tingkat bunga terukur, serta kebijakan pendukung lainnya cukup efektif menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang akseptabel.
Tidak mengagetkan bila Dana Moneter Internasional (IMF) dalam rilis terakhir memperkirakan Indonesia tumbuh 5,3% tahun ini dan 5% pada tahun 2023.
"Kami optimistis bahwa industri perumahan, khususnya perumahan subsidi masih menjanjikan di tahun mendatang. Kreativitas skema pembiayaan serta dukungan stakeholder dari ekosistem perumahan diyakini akan mampu mewujudkannya,” kata Adi.
Pada kesempatan sama, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Winang Budoyo mengatakan, sektor realestat tetap selalu hijau meski pada saat pandemi covid-19. Sebab, permintaan rumah yang diperkirakan turun saat pandemi, ternyata tidak terjadi.
"Sektor perumahan relatif resilien terhadap kondisi pandemi kemarin," ujar Winang. (X-12)
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
Tapera merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah melalui mekanisme tabungan dan pembiayaan perumahan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyarankan agar iuran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan pengusaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved