Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kesiapannya dalam mengawal produk perikanan bermutu dan berkualitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Badan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP menyadari konsumen dari yang dulu hanya fokus pada volume dan jenis ikan, saat ini memiliki perhatian lebih kepada mutu dan keamanan hasil perikanan.
"Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi suatu keniscayaan dan ini yang akan kami jaga di IKN nantinya," kata Kepala BKIPM Pamuji Lestari dalam keterangannya, Jumat (9/12).
Dalam kesempatan ini, Tari, sapaan akrabnya, menyebut BKIPM akan berkoordinasi terkait pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina (HPIK).
Selain itu, pengendalian mutu produk perikanan turut dilakukan melalui sertifikasi secara terpadu sebagai Penjaminan Kualitas Produk Perikanan (Quality Assurance) guna meningkatkan akses pasar produk perikanan.
"Penting bagi kita untuk menjaga produk perikanan IKN dari HPIK dan cara yang kami lakukan dengan melaksanakan quality assurance secara konsisten," ujarnya.
Tari menambahkan, sebagai salah satu net eksportir produk perikanan dan memiliki produk yang telah diterima 171 negara di dunia, Indonesia harus terus melaksanakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP).
Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan keberterimaan produk kelautan dan perikanan Indonesia adalah adanya harmonisasi SJMKHP dengan negara tujuan ekspor untuk mendapatkan sertifikasi produk yang aman agar bisa dikonsumsi oleh konsumen. Upaya ini yang akan dilakukan di IKN kedepannya.
"Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir untuk peningkatan ekspor," pungkasnya. (OL-8)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved