Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH optimistis defisit anggaran negara tahun ini akan berada di bawah 3%, yakni di kisaran 2,8%. Ini karena kondisi perekonomian yang baik dan mendukung peningkatan pendapatan negara. Hal itu juga dinilai dapat menjadi modal kuat untuk melangkah di 2023.
"Saat ini kita melihat sangat besar peluang defisit di bawah 3%. Arahnya sangat baik, karena terakhir itu defisit 0,91%. Kita on track defisit lebih rendah dari yang diprediksi di awal," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu sesuai mengikuti rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (8/12).
Di triwulan IV 2022 Kemenkeu memperkirakan defisit akan mengalami kenaikan. Ini karena adanya pola belanja anggaran yang tinggi di akhir tahun.
Sebelumnya, pada Juli 2022, pemerintah mengubah proyeksi defisit anggaran menjadi 3,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar 4,5%.
Febrio mengatakan, terus menyusutnya prakiraan angka defisit anggaran tahun ini dapat menjadi modal penting bagi pelaksanaan anggaran di 2023. Sebab, pada tahun depan pemerintah diwajibkan untuk mengembalikan defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB.
Baca juga: Sektor Penerbangan Mulai Bangkit, Penumpang Domestik Tembus 45 Juta
Sementara itu pemerintah meyakini angka pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tidak akan setinggi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,72%. Ini karena situasi yang disebut menantang dan adanya faktor hitungan dasar tahunan, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 sudah cukup tinggi, yaitu 5,02%.
"Triwulan IV ini memang agak menantang dibandingkan triwulan III. Kita sudah melihat tanda-tanda bahwa kita harus mengantisipasi perlambatan ekonomi global. Ini yang harus kita antisipasi supaya kita bisa meminimalisasi dampaknya bagi ekonomi kita," jelas Febrio.
Dari hitungan Kemenkeu, perekonomian Indonesia di triwulan IV 2022 diprediksi hanya akan tumbuh 5% atau sedikit lebih rendah dari itu. Namun secara keseluruhan Bendahara Negara optimistis ekonomi nasional masih dapat mencapai angka 5,2%.
"Untuk 2022 memang cukup solid, tantangan itu sekarang yang sedang kita siapkan. Di 2023 kita berharap kita bisa terus mengantisipasi dan melakukan kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk perekonomian kita," pungkas Febrio. (OL-4)
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (11/7) ditutup menguat meski terdapat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024.
PEMERINTAH berencana menambah penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp100 triliun.
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan mencapai 2,70% dari produk domestik bruto (PDB).
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024 mengalami defisit Rp77,3 triliun atau setara 0,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan untuk menekan angka defisit anggaran di 2025 menjadi di kisaran 1,5% hingga 1,8%.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved