Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERiNTAH mengantongi beras impor sebanyak 200 ribu ton sebagai cadangan bagi Perum Bulog. Seluruh beras tersebut kini masih berada di gudang di luar negeri dan akan dikirim ke Tanah Air jika stok sudah sangat tipis.
"Kita sudah beli 200 ribu ton. Ini untuk jaga-jaga. Kalau kita perlukan, kita sudah punya karena dunia memang lagi perlu pangan," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Ia mengatakan langkah mitigasi berupa pengadaan dari luar negeri merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara tidak ingin pemerintah kelimpungan dan baru mulai bergerak ketika cadangan bahan pangan utama itu sudah kosong.
"Perintah Pak Presiden itu kita tidak boleh kekuarangan, jadi disiapkan saja. Oleh karena itu kita taruh dulu 200 ribu ton. Kalau nanti diperlukan, tinggal masuk jadi tidak tergesa-gesa," jelasnya.
Tanpa menyebutkan negara yang menjadi penyuplai, Arief mengatakan beras impor itu dibiarkan berada di luar negeri supaya tidak dijual secara sembarangan. Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan, daerah-daerah sentra padi di Indonesia akan mulai memasuki musim panen raya.
"Kan harus dipikirkan juga, jangan sampai barang masuk pas nanti lagi panen raya. Intinya ini hanya kita simpan untuk cadangan," jelasnya.
Untuk saat ini, Arief menilai angka stok cadangan beras pemerintah masih bisa ditoleransi. Meskipun jumlahnya hanya 500 ribu ton atau di bawah angka ideal yang ditetapkan yaitu 1 juta ton, pengadaan dari dalam negeri masih terus berjalan.
"Saat ini ada 514 ribu ton. Kita masih bisa mengharapkan pengadaan dari dalam negeri. Ditambah yang impor itu tadi," tandasnya. (OL-14)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved