Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk siap melaksanakan rights issue pada awal Desember 2022. Langkah perseroan pun mendapat dukungan pemerintah.
Hal itu dilakukan setelah perseroan berhasil mengimplementasikan 8 stream penyehatan keuangan sejak 2021. Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kembali sebesar Rp3 triliun untuk penyelesaian beberapa ruas tol.
“Kepercayaan yang diberikan ini merupakan dukungan penuh pemerintah kepada Waskita dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur nasional," jelas Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono dalam keterangannya, Selasa (22/11).
Pihaknya akan terus fokus melakukan perbaikan kinerja keuangan dan operasional dengan menjalankan aksi korporasi. Salah satunya, penerimaan PMN dan pelaksanaan rights issue 2022. Target perolehan dana dari pemerintah dan publik sebesar Rp3,98 triliun.
Baca juga: Pasar Properti Nasional Tunjukkan Tren Perbaikan pada 2022
“Rights issue ini merupakan usaha penambahan modal melalui aksi korporasi pasar dengan menjaga permodalan Waskita. Setelah mendapat tambahan modal melalui PMN, rights issue yang Waskita lakukan juga agar porsi saham publik tidak terdelusi sebesar 23%," imbuhnya.
Menurut Destiawan, ini kesempatan baik untuk para pemegang saham eksisting porsi publik untuk mengikuti rights issue perseroan. Sebab, pemerintah selaku pemegang saham mayoritas optimistis terhadap kinerja perseroan dan memberikan dukungan penuh.
Adapun harga pelaksanaan rights issue akan ditetapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, setelah mendapatkan usulan dari Tim Privatisasi Kementerian BUMN dan Joint Lead Arranger (JLA). Saat ini, Waskita sedang berdiskusi intensif dengan Kementerian BUMN dan JLA terkait usulan harga pelaksanaan rights issue.
Baca juga: Prospek Bagus, Kinerja Adhi Karya Bakal Semakin Meningkat Pasca Rights Issue
“Rangkaian pelaksanaan rights issue dapat selesai sebelum penutupan 2022. Selanjutnya di 2023, perseroan akan fokus pada penyelesaian proyek tol, akselerasi proyek strategis nasional lainnya, seperti proyek IKN dan peningkatan nilai kontrak baru," kata Destiawan.
SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho menambahkan sampai Oktober 2022, Waskita berhasil memperoleh Nilai Kontrak Baru (NKB) dengan total Rp13,38 triliun. Raihan ini meningkat 10,64% YoY (year on year) dibandingkan periode yang sama atau pada 2021, yakni Rp12,09 Triliun.
“Beberapa proyek dengan kontribusi terbesar sampai Oktober 2022 masih didominasi proyek IKN. Seperti, Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan. Lalu, jalan tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang dan pembangunan jalan kerja/logistik IKN," jelas Ari.(OL-11)
Penghargaan menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menciptakan tempat kerja kondusif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan bisnis perseroan.
PERUSAHAAN pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
Di kuartal 1 2024, Perseroan sukses membukukan peningkatan pendapatan sebesar 14,6% menjadi Rp338,5 miliar, naik dari periode sama tahun sebelumnya.
Laba bersih perseroan juga tercatat tumbuh 20% YoY, dari Rp39,2 miliar di 2023 menjadi Rp47,1 miliar di 2024.
Nilai itu ang tertinggi di antara Bank di kelompok KBMI 1 di tahun 2023.
Perubahan ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan di Kantor Pusat Peruri pada Senin, 18 Maret 2024.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved