Ekonomi Indonesia Diprediksi Melambat pada Triwulan IV

LAJU pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bakal melambat pada triwulan IV 2022 menjadi 5,3% setelah di triwulan III mencatatkan pertumbuhan 5,72%. Dengan begitu, sepanjang 2022 pertumbuhan ekonomi nasional ditaksir mencapai 5,1%.

Direktur Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardya menyatakan perlambatan terjadi terutama disebabkan oleh hitungan perbandingan secara tahunan. Menurutnya, itu pula yang terjadi pada realisasi pertumbuhan triwulan III 2022.

"Triwulan III 2022 kami pandang sebagai puncaknya, karena memang pada triwulan III tahun lalu, pertumbuhan kita rendah. Jadi di triwulan IV nanti kemungkinan perlambatan itu ada. Soalnya, pada triwulan IV tahun lalu, pertumbuhan kita sudah sangat tinggi," jelasnya dalam rilis pers bertema Waspada Perlambatan Ekonomi Akhir Tahun secara daring, Selasa (8/11).

Berly menyampaikan kondisi perekonomian triwulan IV 2022 juga diprediksi bakal lebih berat ketimbang triwulan III. Ini karena berdasarkan pola musiman, pada akhir tahun mayoritas kelompok masyarakat menengah atas melakukan liburan ke luar negeri.

Alih-alih menggedor perekonomian dalam negeri, kegiatan itu justru menggerus potensi ekonomi domestik. Ini dinilai berpotensi besar terjadi setelah selama dua tahun berturut-turut masyarakat tidak dapat bepergian ke luar negeri akibat pandemi covid-19.

Faktor lain ialah ada tren pengetatan kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun moneter pascapandemi. Ketatnya stimulus di dua sektor itu dinilai akan menjadi tantangan tersendiri pada triwulan IV 2022 dan berikutnya.

Belum lagi ancaman inflasi di dalam negeri. Meski saat ini tingkat inflasi umum Indonesia relatif terkendali, potensi peningkatan masih dapat terjadi dan berimplikasi pada tertahannya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, kata Berly, pemerintah didorong mengoptimalisasi sumber dukungan yang ada. Belanja negara, misalnya, didorong untuk direalisasikan agar dapat menyuntik denyut perekonomian nasional.

"Jadi belanja barang dan modal pemerintah yang berkualitas itu harus dilakukan di sisa tahun ini. Saat ini realisasinya masih rendah, yaitu 66,44% untuk belanja barang dan 66,83% untuk belanja modal," terangnya. (OL-14)