Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KENAIKAN harga minyak mentah dunia yang cukup tinggi beberapa tahun terakhir, ditambah perang Rusia versus Ukraina membuat subsidi energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) melonjak drastis dan membebani postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam kondisi seperti ini, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendukung upaya PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai sub holding gas PT Pertamina (Persero) kembali menghidupkan program diversifikasi BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas) terutama untuk kendaraan jenis sepeda motor.
"Konsep diversifikasi BBM ke BBG ini sebenarnya sudah lama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang awalnya diterapkan pada mobil-mobil taksi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) juga sudah cukup banyak di Jakarta. Kita bicara ini setelah harga BBM melambung tinggi, padahal kita sudah siapkan dari dulu," ujar Ridwan Hisjam dalam kunjungan kerja Komisi VII baru-baru ini.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan bahwa yang menjadi target utama PGN terkait ide konversi BBM ke BBG kali ini adalah menyasar pengguna sepeda motor terutama pengemudi ojek online (Ojol).
Kenaikan harga BBM membuat penghasilan Ojol menurun. Dengan konversi motor BBG yang lebih murah dan ramah lingkungan karena setara RON 98 diharapkan mereka berminat.
Baca juga: Marak Demo Tolak Kenaikan BBM, DPR akan Akomodir Aspirasi Masyarakat
"Masyarakat tidak perlu beli motor baru, pihak PGN akan memodifikasi motor lama dengan tambahan alat dan tabung khusus untuk pengisian BBG setara 4 liter. Diharapkan diversifikasi ke BBG ini bisa meningkatkan penghasilan Ojol karena harga BBG lebih murah," tukasnya.
Lebih lanjut legislator Dapil Jawa Timur V, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu ini menyarankan agar program diversifikasi BBM ke BBG terwujud lebih cepat dan efektif, PGN bisa meminta bantuan pemerintah untuk berkomunikasi dengan pabrikan motor dan mobil untuk memasang alat konversi pada hasil produksinya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PGN M Haryo Yunianto mengatakan pihaknya perlu dukungan untuk meningkatkan pola konsumsi minyak beralih ke gas. Peran produsen otomotif sangat besar untuk menunjang suksesnya konversi BBM ke BBG.
Pabrikan motor dan mobil dapat mengubah kebiasaan masyarakat dengan memasang alat konversi, sehingga pengguna motor dan mobil akan menyesuaikan bahan bakar dengan spesifikasi mobil.
Haryo mengaku tidak dapat memaksa pabrikan untuk memasang tangki gas pada setiap motor dan mobil yang baru diproduksi. Itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah turun tangan.
"Rencananya awal tahun 2023 kita akan mulai program diversifikasi BBM ke BBG pada sepeda motor dengan menggandeng PT. Pindad sebagai BUMN yang membuat konverter kit untuk sepeda motor," urai Haryo optimis.
“Kami sebagai sub holding gas Pertamina berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan gas bumi nasional di seluruh sektor. Hal ini demi peningkatan utilisasi energi bersih ramah lingkungan sebagai solusi nyata di masa transisi energi," tutup Haryo. (RO/OL-09
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.
Salah satu faktor utama harga pangan yang masih tetap tinggi sampai saat ini adalah karena faktor penurunan produksi pangan.
MENTERI Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan harga cabai di beberapa provinsi di Indonesia mengalami kenaikan jelang Idul Adha.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan saat ini sudah banyak pedagang menjual Minyakita diatas harga eceran tertinggi (HET).
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved