Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GRAFIK kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
Kepesertaan bisa diperluas ke segmen informal, seperti petani, nelayan, pedagang asongan, dan lainya. Manfaat keberadaan BPJS Ketenagakerjaan harus bisa dirasakan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Ketua Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Surabaya, Jawa Timur.
Peningkatan kepesertaan, memang, masih jadi PR besar. Bahkan, masyarakat banyak yang belum tersentuh layanan BPJS ini. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk menyejahterakan para pekerja formal dan informal.
"Kepesertaan menjadi PR yang tentu harus kita selesaikan. Bagaimana kepesertaaan BPJS ini harus terus meningkat. Segemennya bukan hanya di sektor-sektor formal, tapi juga informal. Sektor ini jadi mandat kita. Komisi IX mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pelayanannya terus meningkat. Oleh sebab itu, kita membuat Panja untuk memberikan beberapa rekomendasi dalam pengambilan kebijakan di Komisi IX," ungkap Nini, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.
Baca juga : Pemerintah Kembali Cairkan BSU BBM pada Pekan Depan
Temuan dan berbagai masalah di lapangan tentu akan disampaikan pula kepada pemerintah menyangkut kinerja kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Nini, masih terlalu banyak segmen pekerja yang belum tersentuh untuk diikutsertakan dalam program BPJS ini, terutama para pekerja informal. Sosialisasi masif jadi keniscayaam untuk dilakukan agar masyarakat tertarik dan bisa menikmati manfaatnya yang besar bika sudah jadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, sebenarnya dibanding BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah dan murah mengikutinya. Bila di BPJS Kesehatan harus satu keluarga terdaftar, di BPJS Ketenagakerjaan cukup satu orang yang bekerja menjadi peserta. Iurannya cukup murah, tapi benefitnya sangat besar.
"Kita mendorong BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih luas lagi. Kelompok-kelompok rentan sudah kita ajak, mulai nelayan, UMKM, petani, bahkan teman-teman LGBT. Ini bukan pada orientasi seksualnya, tapi haknya sebagai warga negara harus terpenuhi," urai Nini. (RO/OL-7)
Seorang ibu kader dasawisma di Jakarta Timur, Ita Handriyani, 52, meninggal akibat sakit di belakang punggungnya. Ahli waris menerima santuna JKM BPJS Ketegakerjaan Rp42 juta.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten menyerahkan santunan jaminan kematian Kepala Desa Pasungan, Heribertus Purnama, dan Kepala Desa Bentangan, Samiyono ke ahli waris.
BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek di Aplikasi My Telkomsel, memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat khususnya pengguna operator seluler Telkomsel
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
Kini semakin banyak masyarakat pekerja di DKI Jakarta yang terlindangi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Sejauh ini, skema penerima bantuan iuran (PBI) baru tersedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved