Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menyentil 10 kabupaten/kota yang memiliki realisasi belanja produk dalam negeri terendah.
Dari 10 daerah tersebut, terdapat satu kabupaten, yaitu Paniai, yang belum memiliki progres belanja produk lokal sama sekali alias 0%.
"Untuk kabupaten/kota terkait serapan produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang 0% ini belum terserap produk dalam negeri, atau mungkin belum ada laporan. Sehingga, tolong segera dilaporkan," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Kamis (29/9).
Selain Paniai, daerah dengan serapan terendah ialah Yalimo dan Lanny Jaya di angka 1%. Lalu, Jaya Wijaya 3%, Makassar 6%, Manokwari Selatan 8%, Jember 9%, Majalengka 11%, Pematang Siantar 12% dan Karawang 13%.
Baca juga: Sri Mulyani: APBN 2023 Gambarkan Optimisme dan Kewaspadaan
Kepala Negara mengingatkan para pemimpin daerah terkait untuk segera kerja cepat. Dirinya menekankan selalu mengikuti progres realisasi angka, terutama belanja produk lokal. Sebab, sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sekarang semua angka-angka ada. Kelihatan semua," pungkas Presiden.
Hingga saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN sudah mencapai Rp468,29 triliun, atau 49,97% dari komitmen Rp937,20 triliun.
Baca juga: Penghitungan Garis Kemiskinan tidak Harus Sama dengan Bank Dunia
Jokowi ingin serapan program tersebut terus digenjot secara maksimal. Pihaknya tidak mau mendengar ada institusi yang melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri. Dalam hal ini, jika barang serupa tersedia dan bisa diproduksi di dalam negeri.
"Jangan sampai dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN atau APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, bea cukai dari PNBP, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor," tutupnya.(OL-11)
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai pemerintah untuk tidak berat sebelah dalam memberikan instruksi pada pemerintah daerah (pemda) terkait penggunaan barang dalam negeri
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar
RENDAHNYA serapan belanja negara dan pemerintah daerah jelang tutup buku tahun anggaran menjadi isu menahun. Padahal dua komponen itu dapat memantik geliat perekonomian dalam negeri.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran menteri/kepala lembaga serta kepala daerah untuk belanja pengadaan mebel di lingkungan kerja masing-masing dari dalam negeri.
"masalah-masalah seperti ini harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemda selalu mengeluh soal terlambatnya pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk teknis,"
Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved