Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo menyerahkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Baubau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dan Kota Ternate, Maluku Utara.
Seluruh penerima BSU di 3 wilayah itu berasal dari beragam sektor antara lain pertambangan, perdagangan, telekomunikasi, perhotelan, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, jasa keuangan, dan nonaparatur sipil negara (ASN).
Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam pemulihan pascapandemi covid-19.
“Tadi kami menyampaikan bantuan subsidi upah di Kota Ternate yang sampai saat ini di seluruh Indonesia sudah 7.077.550 orang penerima, artinya sudah 48,34%,” terang Jokowi di Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9).
Jokowi menginstruksikan agar penyaluran BSU dapat dipercepat khususnya di daerah yang jauh dari ibu kota. Presiden juga turut mengimbau seluruh penerima BSU agar dana bantuan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif seperti membeli handphone.
Sementara itu, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menjelaskan jumlah peserta BPJAMSOSTEK yang menerima BSU di Kota Baubau mencapai 1.919 pekerja, serta di Kabupaten Buton sebanyak 655 pekerja. Adapun untuk Kota Ternate jumlahnya mencapai 3.928 pekerja.
Pada penyaluran BSU tahun ini, BPJAMSOSTEK kembali dipercaya pemerintah menjadi mitra penyedia data calon penerima bantuan tersebut.
Anggoro mengatakan hingga kini BPJAMSOSTEK menyerahkan 9,5 juta data calon penerima BSU kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Angka itu akan bertambah seiring proses verifikasi dan validasi yang terus berjalan.
Ia juga menjelaskan penyerahan data dilakukan bertahap karena mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keakuratan data.
Baca juga: Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang kembali memberikan kepercayaan bagi BPJAMSOSTEK untuk jadi mitra penyedia data program BSU. Kami berkomitmen mendukung keberhasilan dan kelancaran program ini, sehingga nantinya BSU dapat tersalurkan ke semua pekerja Indonesia yang ditargetkan mencapai 14,5 juta orang,” terang Anggoro.
BSU ini juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau pemberi kerja yang mendaftarkan seluruh pekerjanya jadi peserta BPJAMSOSTEK.
Pasalnya, sesuai dengan Permenaker No 10 Tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang merupakan peserta aktif BPJAMSOSTEK. Selain itu, pekerja harus memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi kabupaten/kota, serta bukan merupakan PNS, TNI dan Polri.
Berhati-hati
Anggoro juga mengimbau para pekerja untuk berhati-hati atas maraknya permintaan data pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK dan BSU.
Agar terhindar dari informasi tidak benar dan menyesatkan, pekerja yang ingin mengetahui dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
“Saya juga mengajak seluruh pemberi kerja tertib mendaftarkan pekerjanya dengan upah sesuai yang dibayarkan, agar nantinya jika ada program lanjutan pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. Selain itu tentunya para pekerja akan lebih produktif karena terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera,” tutup Anggoro. (RO/S3-25)
Beberapa program yang tidak dilanjutkan seperti bansos minyak goreng, subsidi upah dan pedagang kaki lima. Hal itu akan diredesain tergantung kebijakan tiap kementerian
BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Pos Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penyaluran BSU ini bisa segera dituntaskan,
SEBANYAK 1.043 pekerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Kemenaker berharap agar BSU dapat tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU yaitu 20 Desember 2022.
Dalam menyalurkan BSU, PT Pos Indonesia menerapkan tiga metode, yaitu disalurkan melalui Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung kepada pekerja.
Seorang ibu kader dasawisma di Jakarta Timur, Ita Handriyani, 52, meninggal akibat sakit di belakang punggungnya. Ahli waris menerima santuna JKM BPJS Ketegakerjaan Rp42 juta.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten menyerahkan santunan jaminan kematian Kepala Desa Pasungan, Heribertus Purnama, dan Kepala Desa Bentangan, Samiyono ke ahli waris.
BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek di Aplikasi My Telkomsel, memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat khususnya pengguna operator seluler Telkomsel
Sampoerna Retail Community (SRC) kembali menggelar kegiatan bertajuk Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved