Komisi VI Setujui Anggaran KemenkopUKM Sebesar Rp1,407 Triliun

KOMISI VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,407 triliun yang nantinya akan dialokasikan kepada dua program.

Program yang pertama untuk program dukungan manajemen KemenkopUKM sebesar Rp390 miliar dan yang kedua alokasi untuk program kewirausahaan, UMKM, dan koperasi senilai Rp1,16 triliun.

Baca juga: BI Prediksi Ekonomi Global Mampu Tumbuh 2,8%

"Untuk program kewirausahaan, UMKM dan koperasi ini akan digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan, belanja operasional pegawai, belanja operasional barang, dan juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (22/9).

Untuk anggaran fungsi pendidikan di alokasikan dana sebesar Rp117 miliar, untuk belanja operasional pegawai sebesar Rp123 miliar, kemudian untuk belanja operasional barang sebesar Rp75 miliar, dan untuk anggaran pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional sebesar Rp749 miliar.

Dalam anggaran pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional meliputi diantaranya, untuk pendataan/SIDT-KUMKM sebesar Rp387 miliar, untuk rumah produksi bersama/factory sharing sebesar Rp119 miliar, dan untuk prioritas nasional lainnya sebesar Rp243 miliar.

Selain itu, untuk sosialisasi kegiatan sinergi KemenkopUKM pada tahun 2022 dan 2023, alokasi kegiatan KemenkopUKM juga mengalami kenaikan sebesar 102,31%. Pada tahun 2022 total anggaran sinergi hanya sebesar Rp29 miliar, dan sekarang untuk tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp60 miliar.

"Rincian kegiatan sinergi KemenkopUKM tahun ini meliputi sosialisasi kegiatan strategis bagi usaha mikro dan permasyarakatan inkubasi kewirausahaan," ujar Menteri Teten.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung juga mendukung KemenkopUKM atas pengusulan Alokasi Anggaran tersebut. Ia berharap agar anggaran ini dapat digunakan sebaik mungkin dan di optimalkan.

"Kami meminta agar KemenkopUKM dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujar Martin. (OL-6)