Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menilai langkah PT. Pertamina (Persero) yang membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak tepat.
Menurut hematnya pembatasan tersebut bukan menyelesaikan masalah penyaluran subsidi BBM yang salah sasaran selama ini.
"Langkah ini lebih mengarah ke langkah panik dan menurut saya tidak bijak karena harga pertalite sudah dinaikkan menjadi Rp10 ribu per liter," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/9).
Ia mengatakan seharusnya Pertamina tetap melayani kebutuhan masyarakat tanpa batasan pembelian BBM.
Kebijakan tersebut dikatakan Iwa, sebagai pertimbangan Pertamina untuk menjaga stok pertalite, mengingat konsumsi pertalite yang terus meningkat. Hal ini akan berdampak pada tingginya anggaran subsidi dan kompensasi energi dari APBN.
Baca juga: 100% Persen Masih Impor, Presiden Tugaskan Bulog Tanam Kedelai
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, hingga Agustus konsumsi pertalite hampir 80% dari kuota sebesar 23 juta kilo liter (KL).
"Mungkin karena konsumsi BBM subsidi masih terus meningkat, agar turun makanya dibatasi pembeliannya," ucapnya.
Iwa meminta Pertamina untuk memberikan keterangan secara jelas alasan pembatasan pembelian pertalite tersebut di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Pertamina harus jujur sebetulnya masalahnya kenapa, setelah dinaikkan masih dibatasi pertalite. Ini akan menjadi bumerang bagi mereka karena ada ketidakpercayaan masyarakat, kalau tidak diklarifikasi hal ini," pungkasnya.
Dari keterangan Pertamina sendiri menyebut pengendalian pembelian pertalite bersifat sementara untuk uji coba sistem subsidi tepat. Perusahaan pelat merah itu sudah melakukan uji coba pengendalian volume pembelian sejak awal September ini. (OL-4)
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
Pembatasan pembelian BBM subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80% pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved