Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENAIKAN harga BBM subsidi era Presiden Jokowi kali ini dinilai jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan BBM subsidi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak hanya dilihat dari angka nominal, namun juga persentasi kenaikan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
“Dilihat dari persentase, kenaikan harga BBM di era SBY adalah 254%, sementara Jokowi ‘hanya’ 54%,” kata Adian dalam keterangannya, Senin (19/9)
Dilihat dari nilai nominal pun, menurut Adian, penaikan BBM era SBY juga jauh lebih tinggi dibandingkan era Jokowi. Total kenaikan BBM di era Presiden SBY, jelasnya, adalah sebesar Rp4.690. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, kenaikan BBM itu Rp3.500.
“Jadi secara nominal, SBY menaikkan harga BBM per liter Rp1.190 lebih tinggi dibanding Jokowi,” lanjut Adian.
Dengan demikian, lanjutnya, SBY memang menaikkan harga BBM baik lebih tinggi dibandingkan Jokowi, baik secara persentase maupun nominal. "Dari persentase maupun dari angka ya memang lebih tinggi kenaikan di zaman Presiden SBY selama 10 tahun dibandingkan Jokowi," ujarnya.
Di sisi lain, Adian juga menyikapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Hasil survei tersebut menyebut, bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi melorot ke angka 62,6% setelah harga BBM naik. Menurut Adian, angka tersebut juga masih lebih baik dibanding SBY di masa akhir jabatannya di tengah kenaikan harga BBM.
"Kalau SMRC itu 55,8% tahun 2013, kalau LSI 35,9% sangat drop. Kalau dibandingkan head to head seperti itu masih lebih bagus Jokowi hari ini. Walaupun survei-nya sebenarnya Jokowi dilakukan ketika dua hari setelah kenaikan BBM dan tentunya akan banyak ketidakpuasan yang disampaikan oleh rakyat," pungkas Adrian. (OL-13)
Baca Juga: Pembangunan di Era Jokowi vs SBY, Ini Datanya
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved