Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah melakukan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) agar efek ganda (multiplier effect) dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dipercepat, evaluasi dalam pelaksanaannya juga terus dilakukan dan dimonitor agar proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan dengan hasil yang telah direncanakan.
“Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa seluruh PSN ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam PSN juga tentu memiliki multiplier effect,” ungkap Ketum Golkar itu.
Rapat tersebut juga membahas evaluasi PSN seperti Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi, kepastian PSN bagi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan-Gresik, pengembangan Bio-fuel, etanol, methanol di Bojonegoro, usulan PSN untuk Terminal Petikemas Muaro Jambi, revitalisasi rumah susun, serta Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compression (Pengembangan LNG Tangguh).
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkapkan pembangunan infrastruktur jalan dan bandara di penjuru tanah air telah mampu meningkatkan akses yang lebih luas.
Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga terbukti mampu memberikan efek ganda pada kehidupan masyarakat. Djoko mencontohkan wilayah Kabupaten Asmat yang mampu meningkatkan ekonomi daerah dengan adanya tol laut.
"Pelabuhan juga, saya ke Asmat, tol laut sudah masuk sana. Makmur Asmat itu," ujarnya di Jakarta, hari ini.
Selain akses jalan yang dibangun di wilayah perbatasan, ada juga pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang nantinya mejadi kantong-kantong kegiatan ekonomi baru.
Baca juga: Harga BBM Naik, Harga Beberapa Jenis Cabai Di Cianjur Ikut Naik
"PLBN-PLBN itu pusat kegiatan ekonomi yang tumbuh nanti di daerah perbatasan. Asalkan Kemenhub langsung membuat bis perintis. Biar tumbuh ekonominya," tegas akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.
Akses yang semakin mudah juga menjadi pendorong masyarakat untuk bepergian dan secara otomatis menggerakkan ekonomi. "Tolnya saja. Orang di Jawa, penerbangan mahal, orang bisa naik kereta, darat juga bisa. Menyeberang ke Sumatera itu juga banyak orang Jawa naik bis atau bawa mobil sendiri. Karena lebih mudah, lebih mudah aksesnya," tandasnya.
Kaji ulang
Pandangan berbeda disampaikan Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufiqurrahman mengatakan, Ibukota Negara Baru Nusantara (IKN) tidak akan memberikan multiplier efek dalam mendorong perekonomian Indonesia.
“Kalau bicara PSN kan multiplier effect terhadap ekonomi, IKN kan bukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi in direct, untuk percepatan ekonomi tetapi bagaimana IKN ini bisa menjadi backbone administrasi dan tata kelola negara,” sebut Rizal saat berbincang hari ini (7/9).
“Saya memandang, IKN akan jadi PSN, atau tidak, dalam jangka pendek apalagi menengah tidak akan memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang sedang diperjuangkan,“ tambah Rizal.
Kemudian, pemerintah juga perlu mempertimbangkan proyek-proyek infrastruktur yang ada. Misalnya, apakah pembangunan jalan tol trans yang sudah ada, membawa dampak bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
”Pemerintah, seyogyanya infrastruktur tentang kondisi ini mestinya hold dulu, infrastruktur dan evaluasi dampak dan efektivitas dampak dan kebijakan ini,” kata Rizal.
Dia mencontohkan, dengan kondisi sekarang, harga BBM naik, kemudian harga tol trans yang baru umumnya mahal, sehingga perusahaan angkutan barang lebih memilih opsi yang lebih ekonomis.
“Ini akan menjadi dilematis bagi para pengusaha logistik, angkutan darat yang menggunakan fasilitas tol, terutama untuk komoditas strategis, komoditas pangan yang mempengaruhi volatile harga,” tandas Rizal.
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo meminta IKN masuk dalam PSN. Anggaran untuk pembangunan IKN diperkirakan sebesar Rp446 triliun. Dana ini sangat besar, apalagi di tengah kondisi perekonomian baik global maupun nasional. (OL-4)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dialog ekonomi ini membahas peran pemerintah daerah dalam pembangunan nasional yang menuntut kewenangan lebih luas untuk mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan kunjungan Presiden tidak terkait Pemilu 2024.
Pembangunan bendungan nantinya tidak hanya sebagai bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta, tetapi juga pengembangan ekowisata kawasan Puncak Bogor.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa dalam kegiatan pembangunan PUPR, prosesnya harus fokus pada penyediaan lapangan kerja atau padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved