Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DEWAN Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak terhadap banyak sektor, khususnya pangan seperti sembako.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menaikkan harga BBM jenis RON 90 atau pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara itu, harga minyak diesel atau solar naik dari Rp5.150 per liter ke Rp6.800 per liter.
"Kenaikan harga BBM akan berdampak sangat besar terhadap kenaikan harga sembako," kata Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikappi Ahmad Choirul Furqon dalam keterangannya, Selasa (6/9).
Ia mengatakan dampak kenaikan BBM sudah mulai terlihat dengan naiknya harga daging ayam dan cabai di sejumlah daerah.
"Dampak kenaikan harga BBM untuk awal saja sudah terlihat sekali. Baru berapa BBM naik, harga daging ayam di sudah mulai naik, harga cabai di Tasikmalaya sudah naik," sebutnya.
Selain itu, sebelum diumumkan kenaikan BBM pada Sabtu (3/9), harga telur sudah naik, dari Rp27 ribu per kilogram (kg) lalu beranjak menuju Rp32 ribu per kg pada Agustus. Hal ini diproyeksikan akan terus tinggi bersama komoditas pangan lainnya.
Baca juga: Subsidi Angkutan Antarmoda di KSPN Dorong Pemulihan Ekonomi
Achmad menyebut kenaikan harga BBM ini akan memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, seperti inflasi, biaya transportasi, hingga berdampak pada lonjakan harga pangan.
"Jika inflasi dianalisa awal hanya sekitar 4%, maka ada kemungkinan pasca kenaikan harga BBM analisa dari perbankan dan ekonom menyebutkan paling buruk 6%," ucapnya.
Ia berharap pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya menggunakan kebijakan populis, tapi harus dengan pertimbangan logis dan matang. Serta, jangan sampai kebijakan ini dinikmati oknum atau segelintir orang.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya menggunakan kebijakan populis sebagai solusi, tapi harus kebijakan yang memang subtantif," tutur Ahmad.
"Kita tahu sejak lama Indonesia disandera oleh mafia migas, kami harap kenaikan harga BBM ini tidak hanya menguntungkan para importir migas dan menyengsarakan masyarakat," tudingnya. (OL-4)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terdiri dari pertamax turbo, pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu pertamina dex dan dexlite.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Pemerintah memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik bulan depan seiring pelamahan rupiah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved