Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi BBM semakin melonjak dan kompensasi BBM pun semakin meledak dari tahun ke tahun.
Hal ini terlihat dari data Kementerian Keuangan, bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sebelumnya hanya mencapai Rp188 triliun pada 2021, kini sudah mencapai Rp502,4 triliun.
"Secara rinci, anggaran subsidi dari Rp130 triliun pada 2021, kini melonjak menjadi Rp208 triliun pada 2022, atau naik 74,9%. Kompensasi dari Rp47 triliun pada 2021 dan tahun ini harusnya hanya Rp18 triliun, meledak menjadi Rp293 triliun," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (30/8).
Baca juga: Bansos Subsidi BBM Disalurkan Per 1 September
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa meskipun subsidi dan kompensasi energi naik, jika dilihat dari pola konsumsi Solar dan Pertalite, kuota yang sudah disetujui oleh Badan Anggaran, yaitu Solar bersubsidi 15,1 juta kilo liter (KL) dan Pertalite bersubsidi 23,05 juta KL, akan habis pada Oktober 2022.
"Inilah yang saya sebutkan subsidi Rp502 triliun pasti terlewati," imbuh Bendahara Negara.
Pihaknya memperkirakan dengan rata-rata ICP yang selalu di atas US$100 per barel dan juga nilai tukar rupiah di atas Rp14.700 per dolar AS, sementara volume subsidi diproyeksikan mencapai 29 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 juta KL untuk Solar, maka subsidi dan kompensasi energi akan mencapai Rp698 triliun.
Baca juga: CSIS: Subsidi BBM Alihkan untuk Pendidikan dan Energi Terbarukan
Menurut Ani, potensi penambahan subsidi dan kompensasi sebesar Rp195,6 triliun akan mempersempit ruang fiskal pada tahun anggaran 2023. Dirinya juga memperingatkan bahwa selama ini subsidi BBM masih tidak tepat sasaran, karena hanya sebagian kecil saja yang dinikmati oleh kelompok tidak mampu.
"Jangan lupa angka yang mendekati Rp700 triliun ini, hanya 5% subsidi solar dinikmati kelompok miskin. Artinya, angka ini lebih dinikmati kelompok mampu. Untuk Pertalite, hanya 20% dari subsidi kompensasi dinikmati oleh keluarga miskin dan rentan," tegasnya.(OL-11)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved