Airlangga: Kepatuhan Dunia Usaha Penting Dibahas dalam B20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, isu kepatuhan (compliance) yang diangkat dalam pertemuan Business 20 (B20) amat penting. Sebab, hal itu dapat mendorong keberlanjutan bisnis yang seirama dengan agenda mitigasi perubahan iklim.

"Di situasi seperti ini target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya," kata Airlangga dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force yang dikutip dari siaran pers, Jumat (19/8).

Selain itu, pembahasan mengenai compliance juga sejalan dengan komitmen Indonesia di dalam Paris Agreement. Beberapa diantaranya yakni, peningkatan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

Forum B20 juga dinilai penting untuk membahas ragam agenda perekonomian, utamanya di tengah himpitan ancaman krisis akibat ketidakpastian di level global. Indonesia selaku tuan rumah dapat menunjukkan langkah dan strategi yang ditempuh menghadapi berbagai ancaman tersebut.

Itu juga sedianya telah dibuktikan melalui capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 sebesar 5,44% dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94%.

Sedangkan di sektor pasar modal, kata Airlangga, IHSG terus mengalami tren positif secara year-to-date hingga 12 Agustus 2022 yang bertumbuh sebesar 8,32% atau berada pada level 7.129. Sepanjang Agustus, Indonesia masih mengalami capital inflow positif sebesar US$866,1 juta sehingga menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.

"Berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis," ujarnya.

Adapun risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.

Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya. "Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis," terang Airlangga.

Sebagai bagian dari Open Government Partnership, pemerintah disebut terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.

Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta. (OL-12)