Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANGLIMA Kodam (Pangdam) XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad meninjau Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Nikel, yang sedang dibangun oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Group di blok Lapao-lapao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (15/8/2022).
Langkah ini sebagai komitmen TNI untuk memastikan investasi hilirisasi nikel yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan sesuai target.
"Setiap ada Obvitnas dan PSN, secara tidak langsung itu merupakan tugas TNI untuk menjamin stabilitas keamanannya. TNI harus selalu melindungi proyek-proyek nasional yang bersifat strategis demi kemaslahatan orang banyak,” kata Mayjen TNI Andi Muhammad saat berada di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) CNI Group.
Menurut Mayjen TNI Andi Muhammad, sebagai asset vital nasional, proyek smelter nikel milik CNI Group wajib untuk dilindungi karena proyek ini didukung penuh oleh negara. Apalagi, CNI Group merupakan satu-satunya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Saat ini kata Pangdam XIV, terdapat sejumlah investasi smelter di wilayah Sulawesi Tenggara yang juga masuk daftar Proyek Strategis Nasional, namun sebagian besar merupakan milik Penanaman Modal Asing (PMA).
Untuk memastikan agar proyek smelter nikel CNI Group beroperasi sesuai target pada 2024, Mayjend TNI Andi Muhammad menekankan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan kemakmuran (prosperity). Pendekatan ini fokus pada agenda penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita lihat banyak bantuan, pembangunan masjid dan lainnya ini luar biasa. Kalau masyarakat sudah diayomi, dilindungi dan dilibatkan, pasti masyarakat sendiri yang menjaga perusahaan karena mereka berkepentingan,” jelasnya.
Kedua, pendekatan lingkungan. Perusahaan berkewajiban untuk menjalankan komitmen lingkungan melalui penerapan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak ekologis.
Ketiga, pendekatan keamanan (security). “Kita ada disini akan membantu semaksimal mungkin CNI Group dalam menjalankan komunikasi sosial, demi menciptakan cipta kondisi mulai dari tingkat Koramil, Kodim, Korem dan Kodam,” tegasnya.
Andi menegaskan, CNI Group sangat memenuhi prosedur dan sangat legal untuk dilindungi.
“Jadi kalau ada yang menganggu CNI Group, berarti tugas Dandim dan Korem dan saya juga untuk mengamankan. Kalau ada yang masih main-main dengan CNI Group komunikasikan dengan baik. Siapapun harus jaga, kalau perlu ingatkan jangan melakukan. Kalau ada persoalan dan CNI Group ini rugi, berarti negara juga yang dirugikan. Karena itu, mindset masyarakat perlu diluruskan,” ujar Andi.
"Dalam penyukseskan Proyek Strategis Nasional, Walaupun tidak di minta TNI tetap akan menjaga dan mengawal keberlangsungan Proyek Strategis Nasional," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT CNI Group, Derian Sakmiwata mengapresiasi komitmen Pangdam Hasanuddin untuk menjamin stabiltitas keamanan investasi smelter CNI Group. Sebab, saat ini Nikel telah menjadi komoditi global dan salah satu komponen penting dalam industri kendaraan listrik.
“Tanpa nikel, yang namanya stainless dan mobil listrik tidak akan berjalan dengan baik. Karena di dalam nikel ada kandungan Kobalt yang menentukan kualitas suatu baterai. Saat ini, 30 persen nikel dunia ada di Indonesia dan di blok Lapao-pao ini memiliki cukup cadang nikel dan kobalt untuk mendukung industri kendaraan listrik nasional maupun global,” jelasnya.
Menurut Derian, untuk membangun smelter membutuhkan dana yang tidak kecil dan CNI Group menjadi salah satu perusahaan dalam negeri yang mendapat dukungan penuh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk konsorsium bank nasional. Bahkan pemerintah pusat telah menetapkan proyek smelter nikel CNI Group sebagai Obvitnas dan PSN.
“Ini menujukkan begitu pentingnya pembangunan smelter sehingga proyek ini harus berjalan sesuai rencana. Kalau pabrik ini terbangun tepat waktu, sudah tentu akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kolaka dan negara Indonesia,” imbuhnya.
Potensi Nikel
Sebagai referensi, WIUP CNI Group di blok Lapao-pao, merupakan lokasi strategis pembangunan smelter Nikel karena didukung ketersediaan bahan mentah nikel dari Iokasi tambang sendiri dan Terminal Khusus (Tersus) yang berada di pesisir pantai.
Dalam mengembangkan smelter, CNI Group menggunakan 2 teknologi, yaitu teknologi Rectangular Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dengan kapasitas 4×72 MVA, terdiri dari 4 Iajur produksi untuk mengolah bijih Nikel Saprolite dan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk mengolah bijih Nikel Limonite (Bijih Nikel kadar lebih rendah) untuk menghasil baterai.
Rencana ini belum termasuk peluang pengembangan ke depan, mengingat CNI Group memiliki potensi deposit Nickel Laterite lebih dari 500 juta ton berdasarkan survey Geofisika dengan teknologi Geo-Penetrating Radar (GPR).
Total nilai investasi smelter keseluruhan diperkirakan mencapai USD2,312 juta yang akan dilakukan melalui beberapa tahapan.
Adapun smelter yang dikembangkan oleh CNI Group ini, ketika selesai akan memiliki kapasitas total sekitar 100,000 ton Nickel dan lebih dari 4,000 ton Cobalt setiap tahunnya, terdiri dari 252,000 ton output dari Rectangular RKEF dalam bentuk Ferronickel dengan kandungan 22% Nickel di dalamnya dan dari pengolahan HPAL akan menghasilkan output 103,000 ton dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang di dalamnya terkandung 40,000 ton Nickel dan lebih dari 4,000 ton Cobalt.
Produk Ferronickel ini dapat diolah lebih Ianjut untuk memproduksi Stainless Steel dan produk turunannya (consuming needs). Adapun Nickel Matte dan Nickel Sulfide dapat digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai. Sementara teknologi HPAL akan memproduksi MHP yang dapat diolah lebih Ianjut menjadi Prekursor Baterai Cathode dan Anode.
Pembangunan smelter Laterit Rectangular RKEF dan HPAL CNI Group melibatkan ENFI, BUMN China sebagai desainer engineering dan juga BUMN Indonesia yang memiliki reputasi global di bidang teknologi pengolahan bijih nikel, sebagai kontraktor EPC, yaitu PT PP (Persero) Tbk.
Sementara untuk pasokan tenaga listrik smelter, saat ini telah terbangun gardu induk PLN di Wolo yang sudah energized memasok daya listrik sebesar 350 MW, dan selanjutnya akan dilakukan ekspansi tambahan kapasitas sebesar 350 MW sehingga totalnya menjadi 700 MW. (OL-13)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
MMP sebagai bagian dari MMS Group Indonesia selalu berkomitmen kepada prinsip bisnis berkelanjutan.
Pemerintah perlu memiliki tim hukum yang andal untuk menangani persoalan gugatan yang diajukan Uni Eropa di Dispute Settlement Body terkait larangan ekspor bijih nikel.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu-menahu soal temuan KPK
KEBIJAKAN Pemerintah Indonesia soal larangan ekspor mineral mentah terus memunculkan polemik. Pemerintah pun diminta tegas menjalankan
ANTAM akan memperkuat hilirisasi mineral lewat proyek pembangunan pabrik feronikel berkapasitas 13.500 ton nikel per tahun di Halmahera Timur, Kepulauan Maluku.
Anak perusahaan MMS Group Indonesia ini aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar operasional smelter nikel MMP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved