Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENKO Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Saat ini, pemerintah masih mengkaji kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar, seiring tingginya harga minyak dunia di atas US$100 per barel pada Juli 2022.
"Terkait BBM, pemerintah dalam status masih melakukan reviu terkait kebutuhan akibat kenaikan harga BBM (global). Baik dari segi volume maupun kebijakan selanjutnya," jelas Airlangga, Selasa (16/8).
Baca juga: RAPBN 2023: Asumsi ICP US$90 per Barel, Lifting Minyak Turun
Adapun konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 mencapai 16,8 juta kilo liter (KL), atau setara 73,04% dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga tersisa 6,2 KL.
Dari data Kementerian ESDM, konsumsi Pertalite mencapai 79% dari total populasi Indonesia. Capaian itu tertinggi dibandingkan BBM jenis lainnya, seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium.
Airlangga menyebut kenaikan harga BBM jenis Pertalite akan berdampak pada daya beli masyarakat dan berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi.
Baca juga: Airlangga Yakin RI Terhindar dari Hiperinflasi Hingga Tahun Depan
"Dengan kajian tersebut, pemerintah masih memperhitungkan kajian potensi kenaikan inflasi dan terkait efek terhadap PDB ke depan," tutur Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menekankan bahwa pemerintah berupaya menyalurkan BBM subsidi dengan tepat sasaran. Hal ini dilakukan lewat penyaringan data penerima BBM subsidi.
Melalui situs MyPertamina, warga diimbau mendaftar kendaraannya untuk mendapatkan Pertalite atau Solar. Namun, masih belum ditentukan jenis kendaraan roda empat yang layak membeli BBM jenis tersebut.(OL-11)
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.
Salah satu faktor utama harga pangan yang masih tetap tinggi sampai saat ini adalah karena faktor penurunan produksi pangan.
MENTERI Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan harga cabai di beberapa provinsi di Indonesia mengalami kenaikan jelang Idul Adha.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan saat ini sudah banyak pedagang menjual Minyakita diatas harga eceran tertinggi (HET).
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved