Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini mencapai 74,8% atau sekitar 94,2 juta dari target 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang" di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (26/7).
Baca juga: Menko Perekonomian Diharapkan Bawa Investasi EBT dari Jepang
"Sisa 25,2% lagi yang didaftarkan dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Kepada seluruh jajaran ATR/BPN, saya meminta agar masyarakat dilayani dengan baik dan cepat," ungkap Hadi.
Percepatan pendaftaran tanah merupakan salah satu arahan langsung yang diperintahkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/BPN terbaru tersebut. Arahan lainnya ialah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk mafia tanah dan ketiga, dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait Rencana Tata Ruang dan pengadaan tanah.
Untuk mempercepat pendaftaran, Hadi mengaku akan kerap terjun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui letak permasalahan pertanahan.
"Saya juga berdialog dengan masyarakat, sehingga saya bisa paham betul permasalahan di lapangan, saya bisa melihat obyek permasalahan. Bahkan, saya bisa putuskan (solusinya) kalau permasalahan ditemukan di lapangan," jelasnya.
Mantan Panglima TNI itu juga menerangkan, pihaknya meluncurkan Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran). Loket ini diperuntukkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung dan dibuka pada akhir pekan.
"Jadi, kita berikan loket ini dibuka khusus pada Sabtu dan Minggu. Loket ini dibuka oleh kantor pertanahan (kantah) yang memiliki kriteria tertentu," ucapnya.
Kriteria itu antara lain kantah yang berkedudukan di ibu kota provinsi, kemudian kantah tersebut rata-rata memiliki jumlah pelayanan di atas dua ribu berkas per bulan. Total kantah yang membuka pelayanan akhir pekan itu berjumlah 107 kantor.
Kementerian ATR/BPN dalam Rakernas 2022 juga diluncurkan hotline bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan pada nomor Whatsapp 0811-1068-0000. (OL-6)
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Kejaksaan Negeri Sidoarjo menahan Kepala Desa Kletek, M Anas, dan mantan Sekretaris Desa, Ula Dewi Purwanti, terkait dugaan Pungli dalam pengurusan PTSL tahun 2022 - 2023.
Anggota Komisi II DPR RI Aida Muslimah menyerahkan sebanyak 10 sertifikat tanahsaat sosialisasi PTSL di Banjarmasin Kalsel
Laporan teregister dengan Nomor: LP/B/200/VII/2023/SPKT/Polda Jambi, pada 10 Juli 2023.
Biaya sebesar Rp150 ribu yang dibayar masyarakat kepada desa itu bukan untuk kegiatan PTSL. Tapi untuk pra-PTSL
Menurut dia, khususnya di Jateng, pihaknya menargetkan 21 juta bidang tanah yang kini sudah tercapai 96%.
Sampai saat ini, ia menyebut bahwa pendaftaran tanah di Indonesia sudah selesai sebanyak 110,5 juta bidang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved