11 Negara Asia Ikut Deklarasi Bali, Perkuat Transparansi Pajak

SEBANYAK 11 negara Asia menandatangani Bali Declaration di sela-sela kegiatan G20 pada Kamis (14/7). Hal ini dinilai bakal menjadi landasan kuat untuk mendorong keberhasilan Asia Initiative.

"Sebelas yurisdiksi hari ini menandatangani Deklarasi Bali. Hal ini memberikan dorongan politik bagi keberhasilan Asia Initiative, simbol upaya kolektif dan regional dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya," ujarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (14/7).

Asia Initiative tersebut akan memainkan peran penting pada transparansi pajak dan pertukaran informasi dari tiap negara. Sebab, ke-11 negara berkomitmen untuk meneruskan pertukaran informasi pajak dan memenuhi standar transparansi pajak.

Dalam jangka pendek, Asia Initiative akan melahirkan transparansi pajak dan dapat membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik, serta membangun pemulihan yang kuat dan keluar dari implikasi bencana pandemi covid-19. Adapun untuk jangka panjang, inisiatif tersebut dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk melawan pengelakan dan penghindaran pajak.

"Dalam hal ini, transparansi pajak memainkan peran kunci untuk mengatasi praktik perpajakan yang tidak dapat diterima," kata Sri Mulyani.

Baca juga: PT SMI dan PT IIF Tegaskan Dukungan untuk Pembangunan Berkrlanjutan dalam Presidensi G20

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann menyampaikan, Asia Initiative yang telah diikuti oleh 11 negara bersifat terbuka bagi negara lain di kawasan. Inisiatif ini juga dianggap penting untuk mengoptimalisasi kinerja pajak tiap negara.

Karenanya, diharapkan makin banyak negara Asia lain yang ikut bergabung dan memberikan komitmennya dalam Asia Initiative tersebut.

"Inisiatif penting ini dirancang untuk meningkatkan kerja sama regional, transparansi pajak, dan pertukaran informasi untuk memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya dengan lebih baik," kata Mathias.

Berdasarkan data OECD, sekitar US$1,2 triliun kekayaan orang Asia disimpan di luar negeri dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan senilai US$25 miliar. Padahal nilai itu sangat berarti untuk membangun dan memulihkan perekonomian dari gejolak krisis saat ini.

Karenanya, dia mengapresiasi ke-11 negara yang ikut menandatangani Deklarasi Bali hari ini. Dengan begitu, upaya penghindaran pajak dapat ditekan dan mendorong peningkatan pendapatan negara.

"Kerja sama ini akan memperkuat, membantu, dan melindungi integritas sistem perpajakan. Manfaat penerapan standar transparansi pajak sangat besar, terutama bila dikombinasikan dengan kemajuan dalam mengatasi penghindaran pajak multinasional ke kerangka kerja inklusif OECD-G20 tentang base erotion profit shifting (BEPS), dan solusi pilar kedua untuk mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi," pungkas Mathias. (A-2)