Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RASIO utang Indonesia diketahui masih berada dalam kondisi aman. Namun, pemerintah diminta untuk mengendalikan dan menjaga posisi utang demi keberlanjutan fiskal negara.
Hal itu ditekankan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. "Rasio utang Indonesia saat ini (Maret 2022) adalah 40,39% dari PDB," ujar Handoko dalam seminar virtual, Rabu (25/5).
"Rasio utang ini dikatakan masih aman, karena sejalan dan berada di bawah amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negaral yang mengamanatkan rasio utang terhadap PDB di bawah 60%," imbuhnya.
Baca juga: APBN April Berhasil Surplus Rp103,1 Triliun
Menurut Handoko, kenaikan rasio utang di Indonesia utamanya disebabkan kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Selain itu, penarikan utang juga dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin.
Tercermin dari peningkatan realisasi belanja pemerintah pada bidang kesehatan, perlindungan sosial dan stimulus dunia usaha dalam dua tahun terakhir. Alhasil, peningkatan utang tak bisa dihindari.
Pihaknya menilai kenaikan utang Indonesia tidak berdampak berat, seperti yang dialami Sri Lanka. Namun, jika Sri Lanka mengalami gagal bayar, dikhawatirkan memberi dampak rambatan ke negara berkembang lainnya.
Baca juga: Soal Hilirisasi Industri, Bahlil : RI Tidak Mau Didikte dan Ditipu
"Sri Lanka mengalami pengelolaan utang yang kurang menggembirakan. Dikhawatirkan berpotensi menjalar ke negara berkembang lainnya dan memperlambat pemulihan ekonomi secara global," pungkas Handoko.
Dirinya meminta pemerintah untuk mengelola utang dengan baik. Sehingga, kredibilitas fiskal Indonesia dapat tetap terjaga. Berdasarkan data APBN per April 2022, utang Indonesia tercatat Rp7.040,32 triliun, dengan rasio utang pada PDB sebesar 39,09%.
Posisi itu tercatat mengalami perbaikan, karena pada Maret 2022 rasio utang Indonesia mencapai 40,39%. Utang per April 2022 itu berasal dari penerbitan SBN Rp6.228,90 triliun. Sementara Rp811,42 triliun utang lainnya berasal dari pinjaman dalam maupun luar negeri.(OL-11)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilaiĀ terlampau besar
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
ProgramĀ makan bergizi gratis yang diusungĀ Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved