Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEBIJAKAN yang mewajibkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk membeli produk UMKM sebesar 40% dari anggaran, harus betul-betul diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Demikian harapan yang disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming kepada Presiden Joko Widodo, saat bertandang ke Istana Negara, Senin (11/4).
"Kami ingin kebijakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Presiden pun memastikan akan mengawasi setiap hari. Tentu, pengurus Hipmi di daerah juga akan mengawal kebijakan ini," ujar Maming di Istana Kepresidenan.
Baca juga: Bangga Buatan Indonesia Jangan hanya Menjadi Slogan
Menurutnya, arahan Kepala Negara untuk memprioritaskan pelaku UMKM, memiliki arti besar. Terlebih, langkah itu langsung ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
"Ini tentu kami sangat support, karena banyak juga pengurus Hipmi yang merupakan pelaku UMKM. Ini akan sangat membantu kami untuk bertumbuh. Kewajiban 40% itu sangat membantu sekali," jelas Maming.
Baca juga: Negara Berkembang di Eropa dan Asia Tengah Terimbas Perang Rusia-Ukraina
Dalam kesempatan itu, Maming juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan BBM di sejumlah wilayah. Hipmi dikatakannya tidak menekan pemerintah untuk menurunkan harga. Pihaknya menyadari lonjakan harga komoditas adalah masalah yang tidak bisa dihindari.
"Ini kan keputusan buah simalakama. Kalau kita bicara dari tahun ke tahun, setiap menjelang hari raya, harga sembako pasti naik. Sekarang diperparah dengan situasi perang Ukraina-Rusia. Ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari," imbuhnya.
Kebijakan pemerintah, lanjut dia, tentu tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Namun terpenting, ada upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Wapres Minta Proses Sertifikasi Produk Halal UMKM Dipermudah
Maming juga dititipkan amanah oleh Presiden, untuk terus menyemangati pengusaha muda, sehingga dapat melakukan banyak terobosan dan inovasi. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah produk.
"Beliau (Presiden) menyampaikan seperti nikel. Dulu, kita hanya ekspor bahan mentah, sekarang kita kirim barang setengah jadi atau bahan baku baterai. Itu akan berlanjut ke mineral lain," katanya.
Dirinya pun memastikan bahwa para pengurus Hipmi bisa menjalankan arahan Kepala Negara dengan sebaik-baiknya. "Pembangunan inovasi untuk anak muda harus terus jalan secara konsisten, seperti yang beliau laksanakan," tandas Maming.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved