Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan, rumah susun (rusun) untuk para santri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu di Kabupaten Kampar, Riau, senilai Rp6,5 miliar siap dihuni.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa.
Baca juga: Menkominfo Ajak Bersinergi Kembangkan Digitalisasi UMKM
“Dibangunnya rusun tersebut diharapkan bisa membantu para santri untuk mendapatkan hunian yang layak selama proses belajar mengajar," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/4).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, proses pembangunan rusun untuk para santri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu ini termasuk cepat di tengah kondisi pandemi.
"Kami berharap dengan adanya rusun ini, para santri dapat menuntut ilmu, belajar, dan beribadah dengan nyaman di bulan Ramadhan ini,” harapnya.
Pembangunan Rusun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III dengan PT Analisa Sila Karya sebagai kontraktor pelaksana pembangunan dan CV Line Architecture Consultant sebagai konsultan manajemen konstruksi.
Spesifikasi bangunan Rusun Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu ini terdiri dari satu tower setinggi tiga lantai dengan hunian tipe barak sebanyak 32 unit. Rusun ini juga dilengkapi dengan furnitur di setiap unit hunian berupa tempat tidur susun dan lemari pakaian.
"Total anggaran pembangunan Rusun santri tersebut senilai Rp6,5 miliar. Fasilitasnya pun sangat lengkap jadi santri tinggal membawa pakaian serta belajar agama dengan fokus dan semangat," kata Iwan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu H. Ahmad Junaidi Jamara mengaku puas dengan hasil dari bantuan Rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR ini.
"Jika kami hanya mengandalkan dana yayasan tentunya tidak mencukupi. Kami berjanji akan segera melakukan penghunian apalagi jumlah santri saat ini cukup banyak dan siap mengelola dengan baik,” tutupnya. (OL-6)
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved