Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut pemerintah pusat akan kembali menaikkan anggaran Dana Desa pada tahun depan.
Diketahui, pada 2022, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp68 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari angka yang diberikan pada 2021, yakni Rp72 triliun. Pemangkasan itu dilakukan guna menutupi kebutuhan penanganan pandemi covid-19.
"Sebetulnya, kalau tidak ada covid-19, saya sudah berpikir untuk menambah anggaran Dana Desa lebih gede lagi. Tapi Tuhan belum mengizinkan, karena uang yang dipakai untuk penanganan covid-19 di 2020 itu Rp690 triliun, di 2021 Rp740 triliun, gede banget," jelas Jokowi, sapaan akrabnya, Selasa (29/3).
Baca juga: Sri Mulyani: Aktivitas Ekonomi RI Semakin Membaik
"Dana seluruh kementerian harus kita potong, dana untuk desa juga sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak. Tahun depan insyaallah dikembalikan atau dinaikkan lagi," imbuhnya.
Kepala Negara pun berpesan kepada seluruh kepala desa untuk berhati-hati dalam mengelola uang negara yang disalurkan. Pemerintah desa harus bisa mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya, agar manfaat bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
Jokowi mencontohkan pembangunan jalan, di mana pemerintah desa harus membeli bahan material dari dalam desa itu sendiri. "Beli semen di desa, beli batu bata di desa, paling jauh ya dari kecamatan," tutur Presiden.
"Ini harus dilakukan agar uang berputar terus di desa," sambungnya.
Pihaknya tidak ingin pemerintah desa berbelanja bahan baku ke kota, apalagi sampai ke Jakarta. "Hati-hati, kalau kembali lagi ke sini, hati-hati. Berarti pertumbuhan ekonomi kembalinya ke pusat lagi. Usahakan, semua beli apa-apa di desa," tukas Presiden.
Baca juga: Kemendag Sebut Harga Bahan Pokok Masih Stabil Jelang Ramadan
Tidak hanya untuk keperluan infrastruktur, program lain yang dicanangkan pemerintah desa juga harus bersandar pada sumber daya di desa. Misalnya, program peningkatan gizi, stok telur, susu dan komoditas pangan lainnya, harus diperoleh dari desa.
"Harga terpaut sedikit tidak apa-apa, asal tetap beli di des. Karena nanti uang berputar di situ terus. Akhirnya, itu akan menghidupi masyarakat desa. Pada akhirnya, akan menurunkan angka kemiskinan di desa," kata dia.
Sejak 2015 hingga 2022, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp468 triliun untuk program Dana Desa. "Ini uang gede sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun, itu baru ini. Oleh sebab itu, hati-hati," pesan Jokowi.(OL-11)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
MANTAN Sekretaris Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berinisial YS, diduga telah menggunakan anggaran dana desa untuk judi online senilai Rp725 juta.
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Dana desa dapat dialokasikan untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan kekerasan dan pelayanan penanganan yang komprehensif bagi perempuan dan anak.
Uang senilai Rp324 juta milik Pemerintah Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat raib digondol maling dengan modus pecah kaca mobil.
DPO atau buronan kasus dugaan korupsi tanah kas Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bernama Istafudin (I) akhirnya berhasil ditangkap.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved