Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan lima negara siap berinvestasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Investor tersebut berasal dari Arab Saudi hingga Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Beberapa waktu lalu, Luhut bahkan mengaku intens berkomunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) terkait rencana pendanaan IKN.
"Paling tidak yang sudah saya tahu ada lima negara (siap danai IKN). Ada dari Arab Saudi, konsorsium Abu Dhabi dan Tiongkok," ungkapnya dari tayangan MetroTV News yang dikutip Minggu (20/3).
UEA sendiri disampaikan Luhut akan menggelontorkan US$20 miliar untuk pembiayaan IKN. Untuk Arab Saudi masih dalam tahap negosiasi soal berapa investasi yang siap mengalir ke kantong negara.
Menkor Marves juga menjelaskan alasan mundurnya Softbank dari proyek IKN karena persoalan internal perusahaan asal Jepang tersebut.
Dana US$100 miliar yang sempat ditawarkan investor pada awalnya, tetap akan dimasukkan ke dalam proyek pembangunan ibu kota baru, karena uang tersebut juga berasal dari Abu Dhabi dan Arab Saudi.
"Karena Softbank bermasalah, mereka enggak jadi (investasi ke IKN). Tapi, bakal masuk ke sovereign wealth fund Indonesia (uang pendanaan IKN)," pungkas Luhut.
Adapun anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pembangunan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN saja sebesar Rp46 triliun, data dari Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan, pada prinsipnya pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
"Namun, porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin," tandasnya. (OL-8)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved