Soal Polemik Minyak Goreng, Kemendag Sebut Banyak Hambatan Distribusi

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) membenarkan terjadinya kelangkaan minyak goreng harga terjangkau pada tingkat irigasi atau distribusi. Termasuk, praktik penimbunan oleh sejumlah oknum.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menyebut momentum ketersediaan minyak goreng terjangkau, ternyata dimanfaatkan sejumlah oknum. Padahal, minyak goreng sebenarnya tersedia, namun di lapangan sulit ditemukan masyarakat pada harga HET, yakni Rp14.000. 

Sementara itu, minyak goreng yang dengan harga lebih mahal tersedia di pasar. Menurutnya, ada beberapa bentuk hambatan pada 'irigasi' distribusi minyak goreng sesuai harga HET. Ada pihak yang mendistribusikan dalam jumlah sedikit, ada juga yang mendistribusikan tidak tepat sasaran.

Baca juga: Wapres Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Puasa dan Lebaran Aman

Lalu, ada pihak yang menahan distribusi minyak goreng. Kemendag dikatakannya menemukan oknum ritel yang menyimpankan 'titipan' 1-2 minyak goreng kemasan kepada pembeli dengan harga lebih tinggi.

"Distribusi yang panjang mengakibatkan begitu barang sampai di D2, harga sudah menyentuh HET. Sehingga, untuk rantai sampai D5, harga sudah tinggi," ungkap Oke dalam diskusi virtual, Selasa (8/3).

Saat ini, pemerintah berusaha membereskan persoalan pada distribusi minyak goreng. Kemendag juga menyusun aturan untuk distribusi minyak goreng dan meminta dukungan politik dari Komisi VI DPR RI.

Adapun hambatan pada tingkat eksportir produk CPO dan olein, salah satunya adalah kesulitan eksportir yang menggunakan bahan baku CPO pada produk, misalnya sabun. Dalam hal ini, untuk mengalokasikan CPO dan olein sebesar 20%, agar dapat melakukan ekspor.

Baca juga: Pemda Diminta Gerak Cepat atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Sebab produsen sabun tidak langsung memiliki akses ke pabrik minyak kelapa sawitnya. Sehingga, harus mencari bahan baku tersebut untuk dialokasikan sebagai syarat ekspor produk sabun. Namun, pada level eksportir, masalah sudah mulai teratasi.

Pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat terlambat mendapatkan minyak goreng dengan HET Rp14.000 dan menunggu kemacetan distribusi beres. Sehingga, pemerintah memotong rantai distribusi dan memasok langsung dari pabrik minyak goreng ke pasar rakyat.

Dari kebutuhan nasional 327 juta liter, didistribusikan melalui dua opsi. Rinciannya, general trading lewat pasar dan modern trading lewat ritel. Namun, kemampuan ritel modern untuk distribusi minyak goreng per bulan hanya 25 juta liter. Sisanya, 300 juta liter disalurkan melalui general trading, yang memiliki banyak hambatan.(OL-11)