Presiden: Sertifikat Tanah Jadi Solusi Persoalan Sengketa 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, sertifikat tanah sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas lahan yang dimiliki. 

Keberadaan dokumen tersebut akan menjadi bekal kuat bagi masyarakat jika suatu hari dihadapkan pada sebuah sengketa. 

“Kalau Bapak sudah ada rumah atau kebun di situ 20 tahun tapi belum punya sertifikat, tiba-tiba ada orang datang mengaku punya dia. Pegangannya mana? Sertifikat ini pegangan kita. Ini yang namanya kepastian hukum hak atas tanah,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Dairi, Sumatra Utara, Kamis (3/2). 

Ia mengaku sering kali mendapat keluhan terkait konflik tanah setiap kali berkunjung ke daerah-daerah, mulai dari sengketa antara warga dan warga, warga dan pemerintah, hingga warga dan perusahaan swasta. Permasalahan itu kerap tidak dapat terselesaikan karena tidak ada sertifikat tanah yang bisa menjadi bukti kuat. 

“Di Sumut ini juga banyak sekali yang namanya sengketa. Tanya Pak Gubernur, di sekitar Medan banyak sekali. Tidak rampung-rampung karena tidak pegang sertifikat," tutur mantan wali kota Solo itu. 

Baca juga : Antam dan PT Hartadinata Kerja Sama dalam Bisnis Investasi Emas 

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada seluruh masyarakat di Tanah Air. Setiap tahun, target selalu ditingkatkan. Pada 2015 ketika program sertifikat tanah dimulai, hanya 976 ribu yang selesai dibagikan. Pada 2021, angka tersebut sudah naik drastis hingga mencapai delapan juta. 

"Walaupun pandemi, bisa delapan juta. Besar sekali," ucapnya. 

Kepala negara juga berpesan kepada para pemilik sertifikat untuk menyimpan surat berharga itu dengan baik dan menggunakannya secara bijaksana. Apabila digunakan untuk agunan pinjaman ke bank, Jokowi ingin agar pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha. 

“Mau pinjam ke bank dikalkulasi, dihitung benar-benar. Kalau sudah dapat Rp600 juta gunakan semua untuk usaha, untuk modal kerja, untuk investasi mesin. Jangan sekali-kali dipakai untuk barang-barang kemewahan. Itu harus digunakan untuk hal-hal yang produktif,” tandas Jokowi. (OL-7)