Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH menyerap dana Rp11 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara awal 2022
dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp55,34 triliun.
Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipantau di Jakarta, Rabu, menyebutkan hasil lelang sukuk ini memenuhi target Rp11 triliun.
Untuk seri SPNS12072022, jumlah dimenangkan mencapai Rp1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,6544 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 12 Juli 2022 ini mencapai Rp21,36 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 2,64 persen dan tertinggi 2,95 persen.
Untuk seri PBS031, jumlah dimenangkan mencapai Rp4,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,02458 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2024 ini mencapai Rp15,02 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 4 persen dan tertinggi 4,25 persen.
Untuk seri PBS032, jumlah dimenangkan mencapai Rp4,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,86969 persen. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026 ini mencapai Rp7,2 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 4,83 persen dan tertinggi 5,29 persen.
Untuk seri PBS029, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,36471 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Maret 2034 ini mencapai Rp3,45 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 6,27 persen dan tertinggi 6,59 persen.
Untuk seri PBS034, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,35 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,55592 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 15 Juni 2039 ini mencapai Rp6,01 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,55 persen dan tertinggi 7,15 persen.
Untuk seri PBS033, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,35 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,85592 persen.
Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo 15 Juni 2047 ini mencapai Rp2,29 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 6,85 persen dan tertinggi 7,27 persen. (Ant/E-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses investasi sukuk yang dilakukan PT Taspen. Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa dua saksi pada Rabu (3/7).
PT PP telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 senilai Rp 850 Milyar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 senilai Rp400 miliar.
Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang rencananya diterbitkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk mendapat antusiasme tinggi dari pasar.
SPPA hadir sebagai sebuah platform perdagangan elektronik resmi dan legal pertama untuk transaksi EBUS di Pasar Sekunder Indonesia.
Masih bingung mencari instrumen investasi yang sesuai prinsip Syariah? SR020-T3 dan SR020-T5 jawabannya.
SEBUAH terobosan dilakukan oleh Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP NasDem dengan melakukan pembelian sukuk ritel dalam pengelolaan wakaf uang.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved