Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) untuk berbagai proyek di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai Rp6,48 triliun sejak 2014 sampai 2022.
"Untuk SBSN yang diterbitkan pada 2021 kemarin sebanyak Rp1,1 triliun dan pada 2022 sebesar Rp961 miliar," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Kaltim, Rabu (5/1), seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan proyek-proyek yang dibiayai oleh SBSN yakni salah satunya termasuk pembangunan kampus, madrasah, proyek infrastruktur seperti bandar udara, hingga kompleks prajurit kepolisian maupun TNI.
Adapun proyek prioritas yang dibiayai oleh instrumen SBSN di Kaltim mayoritas dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu sebesar 83,34%.
Hal tersebut karena memang sebagian besar proyek yang dibiayai SBSN ditujukan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara baru, seperti jalan dan jembatan yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, hingga Sumber Daya Air.
Baca juga: Pemerintah Revisi PP 56/2011 Soal Pembiayaan Proyek Negara Pakai SBSN
Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa sebanyak 15,13% atau sisa proyek yang dibiayai instrumen SBSN di Kaltim terdapat di berbagai sektor lainnya.
"Ada sektor transportasi, pendidikan, kampus, madrasah, bahkan untuk pertahanan keamanan," tuturnya.
Bendahara Negara tersebut pun berharap agar seluruh proyek yang dibiayai SBSN pada 2021 bisa segera rampung. Namun, jika belum selesai bisa diluncurkan ke tahun yang akan datang sehingga seluruh proyek bisa diselesaikan.
Untuk itu, dirinya pun berterima kasih kepada pelaksana proyek yang menggunakan SBSN dalam pembiayaan proyeknya dan menjaga seluruh aset negara yang merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia. (A-2)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved