PPLIPI Fokus Angkat Harkat dan Martabat Kaum Hawa Melalui Pemberdayaan

KETUA Umum Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Indah Suryadharma Ali mengatakan bahwa PPLIPI merupakan wadah bagi perempuan untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, maupun materi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, melalui upaya pemberdayaan perempuan.

"Selama lima tahun berkiprah, PPLIPI sudah mempunyai cabang di 12 provinsi, 45 kabupaten/kota. Anggota PPLIPI sendiri sudah mencapai 2.000 orang. Berbagai kegiatan pemberdayaan pun telah direalisasikan, baik dalam skala lokal maupun skala nasional," ungkapnya dalam acara Musyawarah Nasional 1 DPP PPLIPI di The Opus Grand Ballroom The Tribrata Jakarta, Selasa (21/12).

Salah satu program tahunan PPLIPI adalah Penganugrahan Award Perempuan Inspiratif Indonesia. Para penerima Award yang jumlahnya 10 orang tersebut adalah perempuan berprestasi dari berbagai profesi dan bisa menjadi panutan.

"Pemberian award ini diharapkan dapat memotivasi banyak perempuan lain agar meningkatkan daya juang dan semangat berkembang mereka, sehingga mereka mau berupaya agar berdaya, dan ujungnya ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa," tegas Indah.

Beberapa tokoh perempuan yang mendapat Award PPLIPI sebagai Perempuan Inspiratif adalah Ida Fauziyah, Lisda Hendrajoni, Mona Sabatina, Novita Wijayanti, Livienne Russellia, Sri Wahyuni, Risky Ananda Musa, Hafiza Fikri, Devya Linda dan Ayu Dyah Andari.

Selain itu, dalam acara ini PPLIPI juga memberikan bantuan modal kepada 450 UMKM di seluruh wilayan Indonesia yang diserahkan kepada Ketua Wilayah PPLIPI.

Baca juga: Pemberdayaan Petani Lokal Kunci Indonesia Mampu Hadapi Situasi Sulit

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh PPLIPI. Mengingat besarnya signifikansi UMKM dalam perekonomian dan sektor ketenagakerjaan Indonesia, menurutnya bantuan ini merupakan langkah kongkret untuk mendukung UMKM yang menjadi penghidupan bagi sebagian besar masyarakat khususnya perempuan.

"Langkah ini tentu sejalan dengan langkah pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM," kata Ida.

"Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Selain itu juga ada program insentif pajak dan penjaminan kredit modal baru bagi UMKM," sambungnya.

Dari Kemnaker sendiri, Ida menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program   bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah.

Menurutnya, banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat kembali terberdayakan dan membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerah masing-masing.

"Kami juga terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi, diantaranya bekerjsamasa dengan program kartu prakerja. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja perempuan di sektor UMKM," ujar Ida.

Pemerintah juga, lanjut dia, terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi diantaranya melalui UU Cipta Kerja, yang memberikan banyak terobosan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

Dengan adanya UU Cipta Kerja ini, selain diharapkan dapat membantu pertumbuhan UMKM untuk percepatan pemulihan perekonomian nasional, juga diharapkan dapat memperbaiki akses perempuan terhadap pasar kerja yang sebagian besar ada di sektor UMKM.

"Dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM terutama di era digital ini maka diharapkan akan ada semakin banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian," tuturnya.

Ida juga mengungkapkan masih banyak tantangan yang haris dihadapi perempuan di sektor ketenagakerjaan. Di antaranya ialah beban ganda, rendahnya pastisipasi Angkatan kerja, diskriminasi upah, stereotip dan seksisme di dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, besarnya perempuan yang bekerja di sektor informal, hingga pelecehan dan kekerasan di dunia kerja.

Untuk menyelesaikan semua masalah ini, menurutnya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak termasuk dengan organisasi yang progresif dan visioner seperti PPLIPI yang saat ini menjadi wadah perkumpulan bagi banyak perempuan hebat dari berbagai profesi.

"Saya mengucapkan selamat menjalankan Musyawarah Nasional sebagai bagian dari amanat organisasi yang telah disepakati bersama. Saya yakin PPLIPI melalui munas hari ini akan bisa menyusun langkah ke depan untuk terus memberdayakan dan memajukan perempuan Indonesia," pungkas Ida. (A-2)